• Kamis, 24/05/2012 07:03 WIB
  Inilah 15 Perusahaan Idaman Mahasiswa Fresh Graduate
• Rabu, 23/05/2012 19:18 WIB
  Jepang dan AS Penggemar Kopi Made in Indonesia
• Rabu, 23/05/2012 18:48 WIB
  Tekan Sapi Impor, Dahlan Iskan Pakai Jurus 'Sasa'
• Rabu, 23/05/2012 18:42 WIB
  Dahlan Iskan: BUMN Siap Dorong & Produksi Mobil Listrik
• Rabu, 23/05/2012 18:10 WIB
  Pemerintah Klaim RI Jadi Acuan Negara Tetangga untuk Urusan NSW
• Rabu, 23/05/2012 17:52 WIB
  Diisukan 'Tegang' dengan Jero Wacik, Dahlan: Saya SMS-an Terus

Selasa, 09/06/2009 14:02 WIB
Anwar: Depag Jangan Doa Saja, Perbaiki Laporan Keuangan 
Wahyu Daniel - detikFinance

Jakarta - BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) mengakui adanya kemajuan dalam LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) 2008. Namun kemajuan serupa belum terlihat dalam laporan keuangan Kementerian/Lembaga (K/L) yang berskala besar.

Dalam LKPP 2008 sudah ada 34 lembaga-lembaga negara yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hanya saja lembaga tersebut baru lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran kecil seperti Lemhanas, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Sementara lembaga-lembaga yang berskala besar seperti Departemen Pertahanan,
Departemen PU, Departemen kesehatan, Depdiknas, atau Departemen Keuangan baru sedikit meraih kemajuan dalam pencatatan laporan keuangan.

"Departemen Agama juga walah-walah, hanya doa saja. Jangan hanya doa saja tapi
juga berusaha agar diperbaiki laporan keuangannya," tandas Anwar usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP 2008 di gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Selasa (9/6/2009).

Dalam LKPP 2008, Departemen Agama memang tidak mengalami kemajuan, karena pada 2007 dan 2008 laporan keuangan Departemen Agama mendapatkan opini disclaimer dari BPK.

"Secara keseluruhan sudah ada kemajuan, yang belum ada kemajuan harap
diperbaiki. Yang paling banyak penegak hukum, ini menandakan penegak hukum
tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan padahal seharusnya mereka
menjadi contoh dan teladan," katanya.

Dalam hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP 2008, lembaga penegak hukum yang
mendapatkan opini diclaimer adalah:

• Mahkamah Agung, dimana tahun 2007 dan 2008 mendapatkan opini disclaimer
• Kejaksaan Agung, dimana tahun 2007 dan 2008 mendapatkan opini disclaimer
• Departemen Hukum dan HAM, dimana tahun 2007 dan 2008 mendapatkan opini disclaimer
• Kepolisian RI, dimana tahun 2007 dan 2008 mendapatkan opini disclaimer

 

(dnl/lih)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!