Verifikasi Impor Besi Baja Terganjal Tarif Surveyor

Jakarta - Molornya pelaksanaan verifikasi impor besi baja bagi para importir produsen (IP) dan importir terdaftar (IT) ditenggarai karena adanya masalah penerapan tarif verifikasi oleh surveyor. Ini membuat importir keberatan untuk mengeluarkan biaya tambahan, di satu sisi pemerintah tidak mau menanggung biaya verifikasi besi baja tersebut.
 
"Masih dibicarakan dengan surveyor dan importir karena verifikasi akan menimbulkan biaya tambahan baru. Saat ini juga sedang didiskusikan tentang besaran biayanya," kata Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian Ansari Bukhari dalam pesan singkatnya kepada detikFinance , Jumat (12/6/2009).
 
Sebelumnya Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengakui adanya kesalahan rencana penerapan verifikasi yang awalnya akan dilakukan mulai 1 Juni 2009, bahkan jauh sebelumnya sempat direncanakan diberlakukan 1 April 2009, meskipun ketentuan IT dan IP sudah diberlakukan sejak 18 Februari 2009.
 
Ansari mengatakan masalah verifikasi ini sangat kompleks karena tidak hanya mencakup soal tarif saja namun jumlah sektor dan jenis baja yang masuk ketentuan tata niaga turut mempengaruhi. Sebab ada beberapa jenis baja yang sedang dievaluasi penerapannya karena ternyata sudah masuk dalam ketentuan atau aturan lainnya.
 
"Pada saat ini sedang dilakukan review terhadap ketentuan tersebut oleh Depdag, Depperin, Kantor Menko dan Bea Cukai terkait sektor-sektor yang dikecualikan karena sektor tersebut sudah ada proses tersendiri dalam importasinya," jelasnya.
 
Dikatakannya mengenai pengendalian impor baja sudah ditetapkan sejak 18 Februari 2009 oleh menteri perdagangan dimana setiap importir baja harus mendapat IP atau IT setelah mendapat pertimbangan teknis dari Departemen Perindustrian.
 
"Begitu juga tentang kewajiban verifikasi akan ditetapkan bersamaan dengan SK baru tersebut. Untuk pengendaliannya telah diminta kepada Dirjen Bea Cukai mengambil pengawasan khusus importasi besi baja," jelas Ansari.
 
Sementara itu Ketua Umum Gabungan Importir Seluruh Indonesia (Ginsi) Amiruddin Saud mengatakan bahwa memang mengakui kalau penerapan verifikasi akan memberikan tambahan biaya bagi importir namun kata dia jumlahnya tidak besar.
 
"Nggak sampai 1% dari impor, memang pemerintah sekarang tidak menanggung, kalau dahulu pemerintah menanggung," ucapnya.
 
Ia juga membantah adanya tuduhan intervensi para importir yang mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya dalam penerapan verifikasi yang selama ini terus molor seperti yang dituduhkan beberapa kalangan pelaku baja dalam negeri.
 
"Kalau ada importir yang keberatan (tarif verifikasi) nggak usah impor saja lah," ucapnya.


(hen/dnl)