• Selasa, 22/05/2012 14:46 WIB
  Dalam Setahun, Sengketa Ekonomi Syariah di Meja Hijau Cuma 5 Kasus
• Senin, 21/05/2012 14:43 WIB
  Korban Sukhoi Tak Punya Jamsostek, Pelajaran Agar Perusahaan Jujur
• Senin, 21/05/2012 14:38 WIB
  Ini Dia Tips Aman Memilih Asuransi Jiwa
• Senin, 21/05/2012 14:15 WIB
  192 Juta Masyarakat Indonesia 'Buta' Asuransi
• Minggu, 20/05/2012 18:39 WIB
  Hingga Triwulan I, CIMB Niaga Banyak Biayai Debitur Kakap
• Sabtu, 19/05/2012 13:58 WIB
  Perusahaan Tak Jujur, Korban Sukhoi Tak Didaftarkan Jamsostek

Senin, 15/06/2009 11:51 WIB
Perbankan Syariah Butuh 40.000 Tenaga Kerja 
Herdaru Purnomo - detikFinance

Jakarta - Dalam waktu 5 tahun ke depan, sektor perbankan syariah diperkirakan bakal menyerap 40.000 tenaga kerja. Bank Indonesia sedang mempersiapkan penyediaan sumber daya manusia secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Dalam waktu 4 sampai 5 tahun ke depan, diperlukan sebanyak 40.000 tenaga kerja yang bergerak khusus di sektor perbankan syariah," ujar Deputi Gubernur BI, Muliaman D Hadad usai membuka seminar Islamic Bank In The Light Of Global Financial Crisis di Graha Niaga, Jakarta, Senin (15/06/09).

Muliaman mengatakan, perbankan syariah kini telah menjadi pilar ketahanan ekonomi berdampingan dengan perbankan konvensional. Seiring dengan pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia (BI) sebagai regulator terus berupaya untuk mengembangkan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Ia mengatakan, saat ini ada dua sisi prioritas BI dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia.

"Pertama yakni sisi dari supply , kita harus menyediakan sumber daya manusia yang menguasai islamic financial. Selain itu mereka juga harus menguasai bagaimana mengelola manajemen risiko sesuai syariah Islam," ujarnya.

Muliaman menambahkan bahwa dalam penyediaan sumber daya manusia khusus di sektor perbankan syariah, perlu adanya persiapan secara komprehensif. "Persiapan tersebut dimulai dari penerapan kurikulum berbasis ekonomi syariah di dinas pendidikan. Saat ini BI masih membahas bagaimana penerapan tersebut dilakukan," katanya.

Muliaman yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah menggagas untuk menyusun nota kesepahaman (MoU) dengan dinas pendidikan. "Misalnya, nanti akan kita tingkatkan kurikulum mengenai studi syariah mulai dari sekolah kejuruan hingga universitas," jelasnya.

Langkah kedua yang dipersiapkan BI adalah dengan memprioritaskan sisi permintaan. "Sangat penting bagi BI saat ini untuk melanjutkan komunikasi dan sosialisasi pada publik mengenai islamic finance dan perbankan syaraiah," sambungnya.

Muliaman mengatakan pada masa seperti ini yang menjadi tantangan ekonomi Islam adalah bagaimana menerapkan prinsip syariah di dalam praktisi market dan fiskal policy . "Secara teknis bagaimana mengurangi ekonomi bubble tanpa mengurangi fungsi market ," tegasnya.

Yang menjadi masalah pada masa krisis yakni produk derivatif. Muliaman menegaskan produk derivatif berkembang sampai 30 kali lipat pada saat krisis.

"Hanya dengan prinsip ekonomi islam diharapkan akan bisa memanage fenomena ini dan mengatasinya," tegasnya.

Selain itu Muliaman menambahkan bahwa produk-produk syariah juga harus ditingkatkan. Ia mengatakan, lebih dari 80 persen dari produk syariah yang ada kebanyakan hanya produk yang biasa.

"Saya berharap perbankan syariah dapat menciptakan produk yang lebih bervariasi, salah satunya yakni menciptakan produk untuk sektor usaha mikro kecil menengah (umkm)," pungkasnya.
(dro/lih)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!