Paket Ito Siap Bangunkan Saham-saham Tidur

Jakarta - Paket direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipimpin oleh Komisaris Utama PT Bahana Securities Ito Warsito menyiapkan skema untuk membangunkan saham-saham tidur. Empat broker akan dipersiapkan jadi liquidity provider.

"Kami akan menyiapkan skema untuk membangunkan saham-saham tidur dengan tujuan menjadikan transaksi di BEI lebih atraktif lagi," ujar Ito dalam bincang-bincang dengan wartawan di Mid Plaza, Jl Jend Sudirman, Jakarta, Selasa (16/6/2009).

Salah satu cara yang akan diusung Ito jika terpilih nanti adalah dengan menunjuk sejumlah broker untuk menjadi liquidity provider.

"Kami sedang mengkaji kemungkinan menunjuk sedikitnya 4 broker untuk menjadi liquidity provider," ujarnya.

Apa yang dimaksud liquidity provider, lanjut Ito, merupakan broker yang bertugas memberikan posisi beli dan jual (bid-offer) pada saham-saham yang kurang atraktif.

"Kita akan coba terapkan yang dilakukan banyak bursa di dunia untuk menggerakkan saham tidur, yaitu dengan menunjuk sejumlah broker sebagai liquidity provider," jelas Ito.

Dengan adanya broker-broker yang akan menjadi liquidity provider, saham-saham yang saat ini banyak tidak ditransaksikan, akan terdorong untuk ditransaksikan.

"Dengan cara ini, aksi penggorengan saham juga akan dapat diminimalisir, karena nanti kita akan punya broker yang memang ditunjuk untuk menyemarakkan bursa," jelas Ito.

Selain itu, paket Ito juga mengedepankan perlindungan terhadap investor. Salah satu caranya adalah dengan membuat suatu jaminan atas sejumlah dana investor sebagaimana dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam dunia perbankan.

"Berapa nilai yang akan dijamin masih dibicarakan, karena ini memerlukan masukan dari semua broker terkait," jelas Ito.

Namun Ito memastikan kalau skema perlindungan investor tersebut akan diupayakan dapat direalisasi jika paketnya terpilih nanti.

"Kalau terpilih nanti, ini akan kami kedepankan. Ini sudah masuk dalam 20 program kami," ujarnya.

Kendati demikian, Ito mengatakan, skema tersebut tidak dilakukan dengan mendirikan suatu lembaga baru untuk menjalankan fungsi penjaminan.

"Kita sudah punya KSEI dan KPEI. Itu yang akan dioptimalisasi. Tidak perlu mendirikan lembaga baru," ujarnya.




(dro/qom)