• Kamis, 24/05/2012 07:03 WIB
  Inilah 15 Perusahaan Idaman Mahasiswa Fresh Graduate
• Rabu, 23/05/2012 19:18 WIB
  Jepang dan AS Penggemar Kopi Made in Indonesia
• Rabu, 23/05/2012 18:48 WIB
  Tekan Sapi Impor, Dahlan Iskan Pakai Jurus 'Sasa'
• Rabu, 23/05/2012 18:42 WIB
  Dahlan Iskan: BUMN Siap Dorong & Produksi Mobil Listrik
• Rabu, 23/05/2012 18:10 WIB
  Pemerintah Klaim RI Jadi Acuan Negara Tetangga untuk Urusan NSW
• Rabu, 23/05/2012 17:52 WIB
  Diisukan 'Tegang' dengan Jero Wacik, Dahlan: Saya SMS-an Terus

Jumat, 19/06/2009 11:16 WIB
Pemerintah Diminta Restrukturisasi Subsidi Listrik 
Nurseffi Dwi Wahyuni - detikFinance

Jakarta - Pemerintah sebaiknya melakukan restrukturisasi subsidi listrik. Jika ini dilakukan maka akan membuat kondisi finansial PLN pun lebih sehat.
 
Menurut pengamat kelistrikan, Fabby Tumiwa, subsidi listrik hendaknya diberikan pada golongan pelanggan tertentu saja. Misalnya rumah tangga dengan daya 450 VA atau 900 VA dan sosial, itu pun dengan batas pemakaian tertentu misalnya subsidi diberikan hingga pemakaian 60-80 Kwh. 
 
"Di luar kelompok pelanggan tersebut, subsidi tidak lagi diberikan. Kalau diberikanpun, tidak 100%," ujar Fabby saat dihubungi detikFinance, Jumat (19/6/2009).
 
Menurut Fabby, jika restrukturisasi subsidi dilakukan, tarif listrik untuk masing-masing golongan pelanggan akan berbeda dan beban subsidi pemerintah dapat dikurangi serta kondisi finansial PLN pun lebih sehat.  
 
"Dan kalau subsidi dibenahi, maka tidak perlu ada tarif regional," ungkapnya.
 
Fabby menyatakan rencana penerapan tarif regional yang diusulkan pemerintah tidak tepat. Menurut dia, tarif listrik di Jawa dan luar Jawa harus mencerminkan cost recovery yang wajar dan rate of return bagi PLN yang wajar pula sehingga kondisi finansial PLN lebih layak.
 
"Dengan mempertimbangkan komposisi energi mix, harusnya listrik di Jawa Madura Bali (Jamali) justru lebih murah dari di luar Jamali," jelasnya.
 
Alasan bahwa listrik di Jamali harus lebih mahal karena kualitasnya lebih baik, menurut Fabby, kurang tepat. "Karena sudah menjadi tugas PLN dan pemerintah untuk memberikan pelayanan dan kualitas yang baik bagi konsumen listrik," katanya.
 
Pada kesempatan yang sama, Fabby menambahkan pemerintah juga harus menetapkan komponen harga penyediaan tenaga listrik yang wajar agar PLN dapat mengusahakan tenaga listrik secara baik dan perusahaan menjadi sehat.

(epi/lih)

GRATIS! puluhan voucher pulsa! ikuti terus berita dari DetikFinance di Hape-mu.
Ketik REG FIN kirim ke 3845 (khusus pelanggan Indosat Rp.1300/hari)

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!