Daerah Minim Infrastruktur Bisa Jadi KEK

Jakarta - Dalam draft pembahasan rancangan undang-undang kawasan ekonomi khusus (KEK) pemerintah dan DPR sepakat menghapus persyaratan mengenai ketersedian infrastruktur bagi daerah-daerah yang mengajukan diri menjadi KEK.

"Masalah infrastruktur dikeluarkan dari kriteria tapi masuk dalam persyaratan," kata Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Menko Perekonomian Bambang Susantono di komisi VI DPR RI, Rabu (24/6/2009).

Kesepakatan pengecualian ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan diskiriminasi antara daerah yang sudah memiliki infrastruktur yang lengkap dan daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur memadai untuk menjadi KEK.

Dikatakan Bambang daerah-daerah yang memiliki infrastruktur minim, tetap harus dikaji kelayakan studi infrastrukturnya. Hal ini memungkinkan bagi daerah tersebut meski  sekarang ini belum lengkap dikemudian hari berpotensi memiliki infrastruktur.

"Hal ini sudah sepakati antara DPR dan pemerintah," ucapnya.

Kesepakatan ini merupakan hasil usulan pemerintah mengenai proses penetapan suatu daerah masuk dalam ketentuan KEK.

"Pemerintah mengusulkan untuk tetap memakai rumusan RUU dan nantinya secara rinci  akan dituangkan  dalam PP," kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.

Aturan Tenaga Kerja di KEK

Sampai saat ini pemerintah dan DPR masih mencari formulasi yang tepat antara keberadaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal di kawasan KEK. Memang tidak bisa dipungkiri keberadaan tenaga kerja asing masih diperlukan karena KEK merupakan kawasan khusus yang diharapkan bisa mendongkrak investasi asing.

Meski sebelumnya pemerintah mengusulkan mengenai tidak memberlakukan kewajiban memiliki izin dalam memperkerjakan tenaga kerja asing bagi direksi dan komisaris.

"Perlu ada keseimbangan juga soal tenaga kerja, bagaimana pun ini kan kawasan khusus salah satunya menarik investasi," tambah Bambang.




(hen/lih)