detikfinance

Konsultasi Pajak
PB Taxand
Menara Imperium, 27th Fl.
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980 Indonesia
Ph +62 21 835 6363 - Website www.pbtaxand.com

Pajak Petugas Dinas Luar Asuransi

PB-Co - detikfinance
Jumat, 26/06/2009 10:23 WIB
Pajak Petugas Dinas Luar Asuransi Foto: Martinus
Jakarta -Teman saya lagi bingung bagaimana menghitung PPh Pasal 21 terutang yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan OP-nya. Dia bekerja pada sebuah perusahaan asuransi besar dan bertindak sebagai petugas dinas luar asuransi. Perhitungan PPh 21 terutang yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja adalah sesuai dengan Per-15/2006 yaitu dengan cara menghitung dengan menerapkan tarif pasal 17 secara progresif untuk setiap bulan.

Dengan asumsi dia menerima Rp 100 juta perbulan maka PPh 21 yang dipotong adalah sebesar Rp 11.250.000 perbulan dan dengan penghasilan setahun Rp.1,2M maka PPh yang dipotong Rp. 135jt. Jika dia akan melaporkan penghasilannya dalam SPT OP mana yang benar dengan menggunakan Norma Penghitungan atau Tidak?

Jika menggunakan Norma Penghitungan asumsi 30 % dengan status K3 maka PPh terutangnya hanya Rp.85.950jt, sehingga akan terjadi Lebih Bayar Rp 49,050jt.Jika tidak menggunakan Norma maka dengan asumsi K3, Penghasilan setahun Rp 1,2 Miliar, maka PPh terutang menjadi Rp 379,950jt dan akan ada kurang bayar Rp.244,950jt. Mana yang benar diantara keduanya?

Jika boleh menggunakan norma penghitungan apakah penghasilan tsb terutang PPN dan harus terdaftar sbg PKP? sebab jasa tersebut tidak dikecualikan dari pengenaan PPN dan Penghasilan setahun telah melebihi 600jt. Atas bantuan konsultasinya saya ucapkan terima kasih.

Jawaban:

Dari penjelasan yang anda berikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 teman anda berdasarkan PER-15/PJ/2006 dan PTKP dengan status K/3 adalah sebesar Rp 18.000.000/tahun, maka saya asumsikan pertanyaan diatas sehubungan dengan tahun pajak sebelum 2009.

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- (sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 untuk peredaran bruto kurang dari Rp 1.800.000.000,-) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, teman Anda bekerja di sebuah perusahaan asuransi sebagai petugas dinas luar asuransi, sehingga penghasilan yang diterima oleh teman anda tersebut bukan merupakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas karena ia terikat dengan perusahaan asuransi tempatnya bekerja.

Pada tanggal 25 Mei 2009 telah diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2009 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 menggantikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2006.

Berdasarkan Pasal 3 huruf c. angka 11 PER-31/PJ/2009, dijelaskan bahwa Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi petugas dinas luar asuransi.

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah Penghasilan Kena Pajak, sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP yang dihitung secara bulanan, yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c selain tenaga ahli, yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari Penghasilan Kena Pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 4 yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), yang dihitung setiap bulan.

Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Penerima penghasilan bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)huruf a angka 4 dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. 

Dengan perhitungan berdasarkan PER-31/PJ/2009 ini atas imbalan yang diterima teman anda akan dipotong PPh Pasal 21 lebih besar oleh perusahaan asuransi dibandingkan sebelumnya karena dasar perhitungan PPh Pasal 21-nya diterapkan atas jumlah penghasilan kumulatif. Namun demikian, PPh Orang Pribadi teman anda dalam perhitungan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi akan menjadi NIHIL (tidak terjadi Kurang Bayar ataupun Lebih Bayar), dengan catatan teman anda tidak memperoleh penghasilan lainnya yang tidak dikenakan PPh bersifat final.

Semoga penjelasan tersebut dapat menjawab pertanyaan Anda.

Martinus, PB&Co

(pbc/qom)

Baca Juga


Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Apa Saja Keuntungan Berinvestasi Obligasi? Kamis, 24/03/2016 17:19 WIB
    Apa Saja Keuntungan Berinvestasi Obligasi?
    Memilih investasi yang tepat bukan perkara mudah. Berbagai instrumen investasi ditawarkan mulai dari saham, obligasi, reksa dana, deposito, emas, dan lain-lain.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut