detikfinance

Konsultasi Pajak
PB Taxand
Menara Imperium, 27th Fl.
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 1
Jakarta 12980 Indonesia
Ph +62 21 835 6363 - Website www.pbtaxand.com

Pajak Petugas Dinas Luar Asuransi

PB-Co - detikfinance
Jumat, 26/06/2009 10:23 WIB
Halaman 1 dari 2
//images.detik.com/content/2009/06/26/690/Martinus-dalam.jpg Foto: Martinus
Jakarta -Teman saya lagi bingung bagaimana menghitung PPh Pasal 21 terutang yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan OP-nya. Dia bekerja pada sebuah perusahaan asuransi besar dan bertindak sebagai petugas dinas luar asuransi. Perhitungan PPh 21 terutang yang dilakukan oleh perusahaan tempat dia bekerja adalah sesuai dengan Per-15/2006 yaitu dengan cara menghitung dengan menerapkan tarif pasal 17 secara progresif untuk setiap bulan.

Dengan asumsi dia menerima Rp 100 juta perbulan maka PPh 21 yang dipotong adalah sebesar Rp 11.250.000 perbulan dan dengan penghasilan setahun Rp.1,2M maka PPh yang dipotong Rp. 135jt. Jika dia akan melaporkan penghasilannya dalam SPT OP mana yang benar dengan menggunakan Norma Penghitungan atau Tidak?

Jika menggunakan Norma Penghitungan asumsi 30 % dengan status K3 maka PPh terutangnya hanya Rp.85.950jt, sehingga akan terjadi Lebih Bayar Rp 49,050jt.Jika tidak menggunakan Norma maka dengan asumsi K3, Penghasilan setahun Rp 1,2 Miliar, maka PPh terutang menjadi Rp 379,950jt dan akan ada kurang bayar Rp.244,950jt. Mana yang benar diantara keduanya?

Jika boleh menggunakan norma penghitungan apakah penghasilan tsb terutang PPN dan harus terdaftar sbg PKP? sebab jasa tersebut tidak dikecualikan dari pengenaan PPN dan Penghasilan setahun telah melebihi 600jt. Atas bantuan konsultasinya saya ucapkan terima kasih.

Jawaban:

Dari penjelasan yang anda berikan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 teman anda berdasarkan PER-15/PJ/2006 dan PTKP dengan status K/3 adalah sebesar Rp 18.000.000/tahun, maka saya asumsikan pertanyaan diatas sehubungan dengan tahun pajak sebelum 2009.

Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,- (sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 untuk peredaran bruto kurang dari Rp 1.800.000.000,-) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.Next

Halaman 12
(pbc/qom)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 27/10/2014 11:44 WIB
    Wawancara Khusus Menkeu
    Bambang Brodjonegoro: Kita Sebagai Menteri Bukan Superman
    Salah satu menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang didapuk sebagai Menteri Keuangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Gb Kamis, 30/10/2014 08:45 WIB
    Ellen May: Bye-bye QE
    Quantitative Easing, kebijakan Pelonggaran Kualitatif adalah sebuah kebijakan moneter di AS. Sekarang kebijakan ini sudah selesai.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut