Malaysia Mulai Liberalisasi Ekonomi

Kuala Lumpur - Neoliberalisme sedang dikecam di Indonesia. Namun Malaysia malah mengumumkan sejumlah kebijakan untuk meliberalisasi ekonominya setelah negeri jiran tersebut menghadapi ancaman resesi. Investor asing kini diperbolehkan bergerak lebih leluasa di Malaysia.

Salah satu kebijakan liberalisasi ekonomi Malaysia adalah menghapuskan kewajiban untuk menyisihkan 30% saham IPO untuk warga Malaysia. Aturan yang membatasi pembelian oleh investor asing juga dihapuskan.

"Kebijakan baru ini akan membuat perekonomian kami lebih bersemangat. Saya kira ini akan menaikkan kita setinggi mungkin pada radar yang bisa menarik investasi langsung dan saham investor asing," ujar Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak seperti dikutip dari AFP, Selasa (30/6/2009).

Pemerintah Malaysia menghapuskan kewajiban persetujuan dari Foreign Investment Committee (FIC) untuk transaksi, kecuali yang dapat mendilusi kepentingan warga Malaysia. Investor asing juga tak lagi harus mendapatkan persetujuan untuk merger dan akuisisi.

"Untuk FIC, dapat saya katakan tak lagi ada. FIC bukan lagi sebuah instrumen yang efektif untuk mendukung pertumbuhan," ujar Najib.

FIC merupakan bagian dari rencana aksi Malaysia yang disebut New Economic Policy (NEP), sebuah skema kontroversial untuk meningkatkan kemandirian ekonomi etnis Malaysia yang mendominasi negara multikultur tersebut.

Kebijakan yang dibuat pada tahun 1969 ketika ada kerusuhan rasial itu ditujukan untuk menanggapi dominasi sektor bisnis oleh warga Malaysia dari etnis China dengan menyediakan sejumlah manfaat di sektor perumahan, pendidikan dan tenaga kerja.

Para ekonom menyambut baik langkah liberalisasi tersebut, terutama setelah pemerintah Malaysia mengumumkan kemungkinan terjadinya resesi setelah negara tersebut akan mengalami kontraksi hingga 5% pada tahun ini.

"Karena anjloknya penanaman modal asing yang tajam, langkah ini akan membuat Malaysia sebagai tempat yang nyaman untuk menarik investor asing dan mempertahankan investasi dalam negeri yang mengalami kelesuan sejak krisis finansial Asia tahun 1998 silam," ujar Yeah Kim Leng, Kepala Ekonom RAM Holdings.

(qom/lih)