Depkeu Beri Kemudahan dan Kepastian Layanan Melalui Penyempurnaan Proses Bisnis

Jakarta - Ketika berurusan dengan layanan publik di kantor Pemerintah, mungkinkah dapat diperoleh kepastian kapan urusan tersebut dapat diselesaikan? Fenomena ketidakpastian yang melingkupi layanan publik adalah keniscayaan yang dirasakan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat pengguna layanan. Tidak hanya soal waktu penyelesaian, ketidakpastian juga menyertai apa saja persyaratan administrasi yang harus dipenuhi hingga berapa biaya yang harus dikeluarkan pengguna layanan.

Beban kerja yang tinggi seringkali menjadi alasan pembenar ketidakpastian penyelesaian urusan. Publik sulit mengontrol argumentasi tersebut, sebab jarang sekali diketahui standard operating procedure (SOP) dari suatu kegiatan layanan. SOP di banyak kantor pemerintah lebih banyak bersifat kebiasaan daripada verbal formal yang terlegalisasi dan bersifat mengikat.

Sebagai organisasi yang pro publik, maka penyempurnaan proses bisnis sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi di Departemen Keuangan diarahkan untuk menghasilkan proses bisnis yang akuntabel dan transparan, serta mempunyai kinerja yang cepat dan ringkas. Untuk itu, Departemen Keuangan menyusun SOP yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis keluaran pekerjaan secara komprehensif, melakukan analisis dan evaluasi jabatan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai tugas yang dilakukan oleh setiap jabatan, serta melakukan analisis beban kerja untuk dapat memperoleh informasi mengenai waktu dan jumlah pejabat yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan ketiga alat tersebut Departemen Keuangan dapat memberikan layanan prima kepada publik, yaitu layanan yang terukur dan pasti dalam hal waktu penyelesaian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, dan biaya yang harus dikeluarkan.

Hingga hari ini Departemen Keuangan telah berhasil menganalisis dan mengevaluasi 19.907 jabatan serta telah disusun 27 peringkat jabatan. Selain itu Depkeu juga telah berhasil menyusun 7.676 SOP. Sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, pada tahun 2008 Departemen Keuangan memilih 35 SOP untuk diprioritaskan menjadi layanan unggulan yang meliputi layanan di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, penganggaran, perbendaharaan, pengelolaan aset negara, dan pelayanan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Dengan program layanan unggulan diharapkan pengguna layanan dapat dilayani dengan lebih cepat, singkat, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2009 jumlah layanan unggulan akan bertambah 49 SOP, sehingga total layanan unggulan di tahun 2009 sebanyak 84 SOP. Dengan demikian masyarakat dapat memperoleh kemudahan dan kepastian pelayanan, karena dalam program ini telah dengan jelas dicantumkan janji layanan yaitu jangka waktu penyelesaian layanan, biaya yang diperlukan, dan persyaratan administratif.