Politik Boleh Ribut, Ekonomi Harus Jalan Terus

Jakarta - Sistem ekonomi Indonesia tidak seharusnya terlalu bergantung pada kisruh-kisruh dan perkembangan dunia politik. Ketergantungan pada kondisi politik ini menjadikan sistem ekonomi Indonesia menjadi sangat rentan terhadap perubahan.

Menurut pengamat ekonomi Aviliani, pagelaran pemilihan presiden alias pilpres merupakan salah satu contoh ketergantungan tersebut.

"Seperti proyek pemerintah seharusnya jangan dikaitkan dengan kondisi ini (pilpres). Kalau tetap begini, maka tiap 5 tahun akan terus terjadi. Selalu nggak ada kepastian. Harusnya yang dipikirkan bagaimana dampaknya ke masyarakat," katanya ketika dihubungi detikFinance, Selasa (7/7/2009).

Aviliani mengatakan, seringkali proyek-proyek pemerintah baik yang sudah berjalan maupun yang baru akan digarap menggantungkan diri pada salah satu kandidat pilpres. Ia mencontohkan proyek 10.000 megawatt.

Proyek 10.000 MW memang kerap disebut sebagai proyek yang dekat dengan salah satu kandidat pilpres. Karenanya jika kandidat tersebut gagal di pemilihan presiden, dikhawatirkan proyek ini ikut mandek.

"Ya itu salah satu contohnya," ujar Aviliani.

Menurutnya, kekhawatiran pengusaha ini sudah terlihat sejak SBY dan JK memutuskan untuk berpisah. Meski proyek ekonomi tidak seharusnya dipolitisir, lanjut Aviliani, namun kenyataannya siapa pemimpin yang terpilih nanti tetap mempengaruhi kelanjutan suatu proyek.

"Kondisi ini jangan sampai jadi bola panas, waktu masyarakat melihat SBY dan JK berpisah, jadi kurang harmonis. Lalu timbul kekhawatiran, yang menang siapa ya, lalu nanti proyeknya bagaimana ya?" katanya.

Dalam dunia pasar modal pun demikian. Kisruh DPT yang konon sengaja dilancarkan oleh salah satu kandidat pilpres untuk menjatuhkan posisi tawar kandidat lainnya ini, sempat menimbulkan sentimen negatif dan memukul level IHSG cukup tajam pada perdagangan kemarin. Perjalanan anggaran pemerintah pun bisa tersendat-sendat.

"Penyerapan APBN pun agak lamban karena menunggu kepastian siapa pemenangnya," ujarnya.

Menurut Aviliani, hubungan ketergantungan antara proyek-proyek ekonomi dengan wacana politik seharusnya tidak dibiarkan terus menerus. "Kalau seperti ini terus, proyek-proyek ekonomi bakal mandek setiap pemilu atau pilpres," ujarnya.

Untuk tahun ini, ketergantungan ekonomi pada politik terlihat pada penyerapan APBN semester I-2009 yang lamban. Penyerapan APBN diperkirakan baru akan meningkat jika hasil pilpres sudah diketahui.

"Kalau pemilunya satu putaran, pengusaha bisa langsung bergerak karena sudah berani. Tapi kalau dua putaran, berarti ya harus nunggu sampai Oktober," tambahnya.

(dro/qom)