DNI Minuman Keras Sulit Dicabut

Jakarta - Pemerintah nampaknya masih akan sulit mengeluarkan daftar negatif investasi (DNI) untuk sektor investasi minuman beralkohol. Sampai saat ini pemerintah masih mempertimbangkan desakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar sektor minuman beralkohol tetap masuk DNI.

"Harus dibicarakan dulu dengan MUI, karena kalau tidak akan repot itu," kata Dirjen Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian Benny Wahjudi saat ditemui di kantor Menko Perekonomian, Kamis (16/7/2009).

Benny mengatakan masalah pencabutan sektor minuman beralkohol dari DNI perlu mempertimbangkan banyak pihak termasuk MUI. Meskipun saat ini sudah banyak desakan para pelaku usaha untuk mencabut  sektor  minuman beralkohol dari daftar negatif investasi.

"Jadi harus dibicarakan lebih lanjut (MUI), jangan sampai meninggalkan kesan miras akan merajalela," katanya.

Sebelumnya Ketua Kadin Indonesia Komite Inggris dan Eropa Barat Maxi Gunawan mengatakan saat ini Indonesia menempati posisi nomor ke-6 di bawah Thailand sebagai negara yang mengimpor minuman keras terbesar di dunia. Jumlahnya dalam setahun bisa mencapai 100 juta botol.

Menurutnya  masalah ketergantungan impor ini seharusnya bisa ditekan dengan dibukanya investasi di bidang minuman beralkohol, namun dengan masih masuknya sektor minuman alkohol masuk DNI akan sulit dilakukan.



(hen/lih)