Cegah Suap, Kantor Perbendaharaan Negara akan Dipasangi CCTV

Jakarta - Menteri Keuangan sekaligus Menko Perekonomian Sri Mulyani akan menyiapkan kamera
CCTV untuk mengawasi jajarannya agar tidak menerima suap, khususnya pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Penegasan itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR mengenai anggaran Departemen Keuangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu malam (22/7/2009).

"KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) yang ada sekarang beroperasi secara manual. Jadi ada orang yang masih minta uang pelicin. Dalam survei KPK, Ditjen Perbendaharaan rating tidak terlalu bagus. Tapi di Jawa Timur KPK menyamar jadi pengguna anggaran dan memberikan amplop, kemudian ditolak. Tapi masih ada yang berani minta. Kalau DPR memberikan approval, kasih saja CCTV," tuturnya

Menurut Sri Mulyani, pengawasan ketat ini penting terutama untuk Direktorat Jenderal yang terkait dengan pelayanan publik.

"Di Bea Cukai, yang kena juga petugas pemeriksa dokumen yang diselipi uang," imbuhnya.

Sikap anti suap di Depkeu ini tidak dianggap remeh oleh Sri Mulyani.

"Tidak bisa dengan pidato saja. Tapi moral anak buah harus dijaga jangan sampai ada anggapan pimpinan sengaja menjebak," tegasnya.

Pencegahan ini menurutnya juga bisa dilakukan dengan langkah komputerisasi sistem sehingga mengurangi interaksi petugas dengan masyarakat.



(dnl/qom)