Wacana Impor Gula Bakal Jadi Bumerang Buat Pemerintah

Jakarta - Opsi impor gula yang digelontorkan pemerintah dinilai hanya sebagai gertak sambal belaka. Jika impor terealisasi bisa menjadi blunder dan bumerang bagi pemerintah.

"Saya kira opsi impor gula itu bagus, tapi momentumnya tidak tepat, tidak mungkin impor itu instan, butuh waktu 2 bulan, sedangkan harga gula internasional juga tinggi," kata Ketua Umum Asosiasi Pedagang Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur saat dihubungi detikFinance , Selasa (25/8/2009).

Ia mengatakan, jika dilakukan impor maka minimal yang dibutuhkan adalah untuk kebutuhan gula selama 2-3 bulan minimal 500.000 ton dengan asumsi harga gula impor ke tingkat konsumen Rp 9.400. Natsir sangsi akan hal ini.

"Tapi kalau jadi impor, ini namanya cari penyakit, karena bulan Oktober kemungkinan harga gula sudah turun, karena sistem forward oleh pedagang besar gula ke PTPN telah berakhir di Agustus," jelasnya.

Ia menegaskan stok gula di dalam negeri cukup, namun karena gula sudah banyak di tangan pedagang gula besar maka distribusi gula tersendat atau hanya menetes ke tingkat ritel.

Setidaknya sekarang ini, kata dia, ada dua hal yang telah diabaikan oleh para pedagang besar yaitu himbauan Menteri Perdagangan mengenai harga jual eks pabrik Rp 6.500 tidak digubris dan gertakan impor gula pun tidak mempan.

"Ancaman untuk impor itu cuma gertak sambal, minimal butuh waktu 2-3 bulan, seharusnya di desain jauh-jauh hari. Kecuali kalau saat ini sudah ada di gudang (gula impor) lalu dilepas ke pasar baru harga akan turun," katanya.

Natsir mengatakan setidaknya ada 4 hal mengapa harga gula di didalam negeri tetap bertengger diatas Rp 8.500 per kg, yaitu pertama karena adanya faktor psikologis karena masih tingginya harga di internasional.

Kedua adalah sistem forward atau ijon yang sudah lama dilakukan oleh para pedagang besar terhadap produk gula milik PTPN dimana produksi gula PTPN periode Mei-Agustus produksnya sudah di ijon sebanyak 600.000 ton lebih. Hasilnya produksi pabrik gula selama periode itu hanya mampir di gudang-gudang pedagang besar alias tidak mengalir deras ke pasar umum.

Ketiga adalah, peran Perum Bulog yang tidak efektif dalam menyeimbangkan distribusi gula karena  Bulog hanya berperan dalam channeling distribusi PTPN dengan hanya menguasai 15% dari total produksi gula nasional.

"Kalau Bulog menjadi penyeimbang maka setidaknya harus menguasai 50% produksi gula  nasional dengan catatan Bulog harus menjadi eksekutor, sekarang ini kan ada di PTPN," katanya.

Keempat, Peran dewan gula nasional selama ini tidak berjalan alias mandul, selama ini masalah pergulaan nasional selalu berada dalam ranah menko perekonomian.

"Manajemen soal pergulaan nasional harus dibenahi, seolah-olah pemerintah ada gula panik, nggak ada gula juga panik," ujarnya.



(hen/dro)