Bea Cukai 'Gerah' Penetapan HPE CPO RI Rendah

Jakarta - Direktorat Jenderal Bea Cukai mendesak Departemen Perdagangan untuk lebih antisipatif dalam menentukan besaran harga patokan ekspor (HPE) minyak sawit mentah (CPO) Indonesia.

Pasalnya selama ini penetapan HPE seringkali berselisih jauh dengan harga CPO internasional di Rotterdam.

Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi mengatakan dengan kondisi demikian potensi pendapatan penerimaan negara dari bea keluar CPO berpeluang semakin menciut. Padahal ia harus mengejar target pendapatan bea keluar yang tahun ini mencapai Rp 1,3 triliun.

"Saya sudah sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, mengenai penetapan harga patokan ekspor (HPE) CPO, itu perlu ditinjau ulang," katanya.

Ia menambahkan dengan penetapan HPE CPO yang tidak terlalu berselisih jauh dengan harga internasional, maka dampaknya tidak akan terlalu merugikan potensi penerimaan negara dari bea keluar.

Mengingat selama ini HPE menjadi faktor pengali dalam setiap penetapan persentase bea keluar CPO, meski pada saat bea keluar 0% HPE berapapun tak memiliki pengaruh dari sisi pendapatan.

"HPE ditetapkan oleh Mendag meski  ketentuan bea keluar di atas US$ 700, tapi HPE bisa di bawah itu, yang dikenakan," katanya.

Ia mengharapkan agar ada kebijakan yang jelas dalam menentukan kebijakan produk kelapa sawit di dalam negeri.

Yaitu dari sisi pemenuhan kebutuhan pasokan CPO di dalam negeri dengan upaya menggenjot pendapatan bea keluar pemerintah dari CPO, salah satunya dengan meninjau ulang penetapan HPE.

Saat ini pemerintah terkesan untuk fokus pada upaya stabilitas pasokan CPO di dalam negeri untuk menstabilkan harga produk turunannya, namun faktanya harga minyak goreng dalam negeri justru masih tinggi.

Artinya penetapan HPE rendah tidak menjamin adanya penurunan harga produk turunan CPO termasuk minyak goreng.

"Saya tidak bemaksud mempertentangkan dua hal itu (pendapatan dan pasokan CPO dalam negeri), tetapi saya minta Depdag lebih antisipatiflah," serunya.

Seperti diketahui realisasi Bea Keluar hingga periode 31 Agustus 2009  hanya sebesar Rp 520,7 miliar, padahal target akhir Agustus sebesar Rp 933 miliar atau masih kurang Rp 412,3 miliar, dengan target sampai akhir tahun 2009 sebesar Rp 1,3 triliun.



(hen/dnl)