Bank Century Investasikan Sisa Bailout Rp 2 Triliun ke SUN

Jakarta - Dari total dana bailout atau dana talangan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun, ternyata ada sisa yang belum digunakan sebesar Rp 2 triliun dan diinvestasikan ke Surat Utang Negara (SUN).

Demikian disampaikan Direktur Century Benny Purnomo, ketika ditemui di Kawasan Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (25/09/2009).

"Dana sebesar Rp 6,7 triliun yang dikucurkan LPS semua sudah kita buktikan dan tidak habis begitu saja karena Rp 2 triliun masih ada di Surat Utang Negara (SUN)," katanya.

Benny mengatakan manajemen Bank Century tidak menyalahgunakan dana penyertaan LPS, sehingga dalam audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan ditemukan penyalahgunaan dana.

Pasalnya laporan hasil audit BPK akan segera diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari senin 28 Oktober 2009.

"Kita yakin audit laporan BPK hasilnya bagus, namun itu di luar audit kebijakan yang diambil pemerintah," ujar Benny.

Ia menjelaskan, audit yang dilakukan BPK kepada manajemen Century adalah mengenai penggunaan dana yang disetor LPS. "Kemana saja dana itu dan bagaimana penempatannya," kata dia.

Dikatakannya, sampai siang ini BPK juga masih mewawancarai beberapa pegawai Century dan kita juga telah memberikan semua data-data secara lengkap.

"Intinya bagaimana kita menggunakan semua dana sebesar Rp 6,7 triliun dengan tepat tidak ada penyelewengan dan kita optimis memang tidak ada yang disalahgunakan," tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan manajemen baru Bank Century adalah orang-orang yang benar-benar 'clean' dan bersih.

Senada dengan Benny, di tempat terpisah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution mengatakan BI telah membantu BPK dalam pemeriksaan audit tersebut.

Ia mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan semua data-data yang ada kepada BPK.

Karenanya, menanggapi pemberitaan terkait pernyataan Menteri Keuangan dan BPK mengenai data BI yang tidak akurat, Darmin mengaku tidak mengetahuinya. "Harus dilihat dulu, buktinya bagaimana," katanya.

Darmin sendiri menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya sulit menjawab terkait validasi data tersebut. "Terutama soal kualitas," ujarnya.

(dru/dnl)