BEI Kaji Cabut Suspensi AGRO

Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) sedang mengkaji kemungkinan membuka suspensi saham PT Bank Agroniaga Tbk (AGRO). BEI masih mempelajari struktur rights issue AGRO sebesar Rp 104,1 miliar.

"Nanti kalau mereka memberi gambaran jelas mengenai arah perkembangan bisnis dan struktur pemegang sahamnya kita bisa evaluasi dan pertimbangkan untuk membuka suspensi," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI, Eddy Sugito di kantornya, SCBD, Jakarta, Selasa (29/9/2009).

AGRO disuspensi sejak merger Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) akhir 2007 silam. Suspensi dilakukan karena penawaran umum AGRO tidak dilakukan pada publik.

Ketika itu, emiten yang tercatat di BES wajar tidak melakukan penawaran umum kepada publik melainkan kepada pemegang saham tertentu saja. AGRO merupakan bekas emiten yang tercatat BES.

Saat BEJ dan BES merger, mekanisme seperti itu tidak diperkenankan. Itulah sebabnya, AGRO bersama sejumlah saham lainnya yang hanya menawarkan saham perdananya kepada investor tertentu terkena suspensi.

AGRO berencana melaksanakan rights issue setelah melangsungkan RUPSLB yang dijadwalkan pada 30 Oktober 2009. Persweroan menargetkan dana sebesar Rp 104,1 miliar melalui aksi ini.

Setiap pemegang saham yang memiliki sedikitnya 160 saham yang tercatat pada tanggal 11 November 2009 mempunyai 69 Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Setiap HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 Saham Biasa Atas Nama yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Setiap pelaksanaan 2 HMETD dalam rangka membeli 2 saham yang ditawarkan dalam right issue tersebut maka akan memperoleh 1 Waran Seri I secara cuma-cuma, di mana  1 waran dapat digunakan untuk membeli Saham Biasa Atas Nama bernominal Rp 100 dengan harga pelaksanaan RP 130. Periode pelaksanaan waran mulai tanggal 13 Mei 2010 hingga 13 Mei 2011.

Dengan demikian, perseroan akan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 520,3 juta Waran dengan total nilai yang akan diperoleh sebesar Rp 67,6 miliar.

Dengan pelaksanaan penawaran umum terbatas ini, jika pemegang saham perseroan tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham baru maka porsi kepemilikan sahamnya akan terdilusi sampai maksimum sebesar 30,25 persen.



(dro/dnl)