Ekspor Dibatasi, Pemerintah Harus Susun Peta Konsumsi Batubara

Jakarta - Pemerintah berniat membatasi ekspor batubara. Langkah tersebut harus diikuti dengan pembentukan peta konsumsi batubara agar nantinya kebijakan itu tidak sia-sia.

"Peta konsumsi batubara dalam negeri atau grand scenario jangka panjang batubara harus disusun. Berapa penggunaan batubara untuk domestik, industri semen, PLN dll," ujar Direktur Eksekutif Center for Indonesia Energy and Resources Law, Ryad A Chairil kepada detikFinance , Kamis (15/10/2009).

Tanpa pembuatan peta konsumsi batubara domestik, lanjut Ryad, dikhawatirkan produksi batubara tidak akan terserap dengan baik di dalam negeri. Ia mencontohkan kasus serupa yang terjadi di industri migas.

"Ekspor dibatasi tapi akhirnya tidak terserap di dalam negeri," imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga harus berani melakukan intervensi dari sisi pemasaran. Hal itu menurut Ryad dibenarkan secara kontrak. Ia menjelaskan, selama ini para produsen batubara terikat kontrak dengan pembeli untuk kontrak dengan jangka waktu tertentu.

"Biasanya batubara ketika produksi itu langsung SPA (Sales and Purchase Agreement ) dengan buyer, dikuncu 5,10 atau 30 tahun. Nah, pemerintah harus berani untuk mengintervensi dan membatalkan SPA yang sudah dikontrak jangka panjang," jelasnya.

Hal lain yang perlu dilakukan terkait pembatasan ekspor itu adalah, pemerintah harus menetapkan coal index yang tidak menyulitkan atau merugikan BUMN untuk membeli.

Dirjen Minerbapabum Bambang Setiawan sebelumnya menyatakan, pemerintah berencana membatasi ekspor batubara menjadi 150 juta ton per tahun. Hal itu dilakukan mengingat adanya peningkatan konsumsi batubara dalam negeri.

Bambang menjelaskan, produksi batubara pada tahun ini diperkirakan sekitar 230 juta ton, dengan alokasi untuk domestik baru sebesar Rp 68,5 juta. Dari jumlah itu kebutuhan untuk pembangkit PLN dialokasikan sekitar 40-46 juta ton.

(qom/dnl)