Pemerintah Siapkan Kenaikan Tunjangan TNI/PNS di Pulau Terpencil

Jakarta - Pemerintah usulkan kenaikan tunjangan untuk TNI atau PNS yang bertugas di kepulauan terpencil dan daerah perbatasan. Kenaikan tunjangan tersebut didasari oleh tingkat stres, resiko, beban, jauh dari keluarga dan orang, serta ada tidaknya fasilitas.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat jumpa pers di Departemen Keuangan, Jakarta, sore ini (4/11/2009).

Pada jumpa pers ini, Sri Mulyani ditemani Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Ernest Everett Mangindaan.

Sri Mulyani mengatakan tujuan kenaikan tunjangan ini untuk menjaga moral dan posisi postur TNI yang jumlahnya sekitar 10 ribu orang yang bertugas di wilayah tersebut. Mengenai jumlahnya, Sri Mulyani belum bisa menyampaikan secara detil karena belum ada Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pengaliran dananya.

"Nanti dihitung secara lebih detail, akan dibuat Perpres. Kami akan menyelesaikan secepatnya. Nanti akan diajukan kepada Presiden draft Perpres-nya," ujarnya.

Sri Mulyani memaparkan kenaikan anggaran ini merupakan bagian dari remunerasi pemerintah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Jumlah anggaran untuk remunerasi ini sebesar Rp 10 triliun untuk 13 departemen.

"Jumlah remunerasi sendiri tidak sekecil yang diberitakan. Remunerasi sebesar Rp 10 triliun total untuk 13 departemen," ujar Ani.

Selain memberikan kenaikan tunjangan kepada TNI/PNS yang bertugas di pulau terpencil dan daerah perbatasan dan pembuatan Perpres mengenai pengalirannya, pertemuan antara Sri Mulyani, Poernomo, dan Mangindaan juga menghasilkan beberapa keputusan antara lain penataan kembali dan inventarisasi aset-aset milik TNI oleh Tim Pengendali Alih Bisnis TNI, serta meminta BPKP mengaudit utang TNI agar dapat terselesaikan.

"Dengan demikian anggaran TNI dan kinerja BUMN strategis bisa dapat status yang jelas dan lunas sehingga tidak ada outstanding pembayaran atau tagihan," ujar Sri Mulyani.

(nia/dnl)