Bisa Picu Inflasi, Pemerintah Jangan Genjot Anggaran Habis-habisan

Jakarta - Pemerintah tidak perlu menggenjot habis-habisan anggaran belanja negara di akhir tahun karena akan menimbulkan dampak inflatoir (penyebab inflasi) akibat besarnya dana yang digelontorkan.

Hal ini dijelaskan pengamat ekonomi Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo saat dihubungi wartawan sore ini (11/11/2009).

Berdasarkan data Departemen Keuangan, realisasi belanja negara baru terserap 68% dari Rp 1.000,8 triliun atau sebesar Rp 680,1 sedangkan realisasi belanja infrastruktur negara baru terserap 36,2% dari jumlah anggaran sebesar Rp 12,2 triliun atau sebesar Rp 4,4 triliun. Menurut Dradjad, suatu hal yang tidak mungkin untuk membelanjakan anggaran yang tersisa dalam waktu 2 bulan.

"Ini kalau dalam 2 bulan dipaksakan dibelanjakan tidak masuk akal karena akan menimbulkan dampak inflatoir dan hasilnya jadi tidak efektif," ujar Dradjad.

Dradjad menjelaskan kalau penerimaan dan belanja negara meleset dari target dari APBN maka akan menimbulkan masalah. "Sudah penerimaan meleset justru kok belanja digenjot seharusnya belanja tidak perlu dipaksakan karena bisa inflatoir tadi," jelas Drajad.

Jika inflasi naik, tambah Dradjad, maka akan memicu kenaikan BI Rate, padaha, untuk menggerakkan perekonomian dibutuhkan suku bunga rendah agar para pengusaha bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah oleh bank.

"Kalau belanja negara digenjot di akhir tahun akan menimbulkan inflatoir . Ini justru mempercepat kenaikan suku bunga dari yang diharapkan. Padahal kita sekarang lagi butuh suku bunga yang rendah," paparnya.

Oleh karena itu, Dradjad menyarankan agar pemerintah tidak memaksakan diri untuk menggenjot belanja tetapi menggenjot defisit. Dengan difisit yang rendah, akan berpotensi adanya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang menjadi sumber pembiayaan pada 2010.

"Jadi sebaiknya memaksakan diri sehingga defisit tidak perlu terlalu tinggi. Dengan adanya defisit yang rendah tapi pembiayaan terlanjut penuh memang ada potensi terjadi SILPA. Ini bisa sebagai sumber pembiayaan di 2010," jelas Dradjad.


(nia/dnl)