Inpres Hemat Listrik Takkan Efektif Atasi Krisis Listrik

Jakarta - Instruksi Presiden (Inpres) hemat listrik yang akan dikeluarkan Presiden SBY dinilai tidak akan memberikan dampak yang signifikan untuk mengurangi defisit listrik yang tengah terjadi di Indonesia.

"Itu memang lebih gampang dikoordinir tapi dampaknya tidak signifikan," ucap Pengamat Kelistrikan, Tri mumpuni saat berbincang dengan detikFinance, Rabu (18/11/2009).

Menurut dia, penerapan hemat listrik di instansi-instansi pemerintah hanya akan mengurangi pemakaian daya yang kecil.

"Kantor-kantor pemerintahnya itukan jumlahnya sedikit, tidak sebanding dengan jumlah konsumen listrik sekitar 26 juta pelanggan. Jadi ini cuma langkah kecil dari seorang pemimpin yang kurang berani,"  ujar Tri.

Ia menambahkan, kebijakan SBY ini kurang efektif apalagi kalau dilihat dari attitude sebagian masyarakat Indonesia yang masih belum bisa berhemat.

"Katanya krisis listrik, tapi orang kaya tidur pakai selimut tebal dengan AC dinyalakan. Ini baru attitude individu belum kolektif," ungkapnya.

Tri juga menilai, pemerintah tidak pernah belajar untuk mengatasi masalah dari akarnya sehingga masalah itu akan terus ada.

"Kalau orang sakit lukanya hanya diolesi salep, tapi busuknya tidak diobati," tukasnya.

Salah satu langkah yang harusnya dilakukan pemerintah, lanjut dia, yaitu melakukan reformasi di tubuh PLN agar PLN menjadi independen, transparan, dan akuntabel.

"Harus ada politikus yang punya komitmen mau mengubah PLN menjadi Independen, transparan dan akuntabel dan orang ini juga harus bisa bekerjasama dengan pemerintahan SBY," ungkapnya.

Menurut dia, sebenarnya Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh orang yang memenuhi kriteria ini. Selain ia juga dekat dengan SBY mengingat jabatannya sebagai Ketua bidang ekonomi Partai Demokrat, Darwin juga
seorang ekonom.

"Kalau dia komitmen, dia sudah memenuhi kriteria ini. Ia hanya tinggal membentuk tim restrukturisasi untuk mereformasi PLN," jelas Tri.

Tri menegaskan reformasi dalam tubuh PLN ini harus segera dilakukan, karena membutuhkan waktu yang cukup lama itu sekitar 3-4 tahun.

"Harus dimulai dari sekarang karena takutnya kalau di tengah-tengah pemerintahan SBY baru dilakukan lalu nanti ganti pemerintahan maka reformasi di tubuh PLN kemungkinan akan terhenti," tandas Tri.

Seperti diketahui, Presiden SBY berencana untuk menerbitkan Inpres yang berisi intruksi penghematan listrik pada instansi-instansi pemerintah. Inpres ini dikeluarkan ada penghematan penggunaan listrik sehingga mengurangi pemadaman baik di Jakarta maupun di daerah-daerah lain di Indonesia.

Inpres ini dikeluarkan untuk memperkuat Inpres Nomor 10 tahun 2005 mengenai intruksi penghematan energi.


(epi/qom)