detikfinance

PMK Telah Disiapkan, FTA Siap Melenggang 1 Januari 2010

Suhendra - detikfinance
Senin, 14/12/2009 16:27 WIB
Foto: dok.detikFinance
Jakarta - Departemen Keuangan (Depkeu) telah menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai ketentuan perdagangan bebas Free Trade Agreement (FTA) ASEAN-China khususnya dalam mengatur pos-pos tarif (Normal Track 1/NT 1) yang akan dibebaskan bea masuknya per 1 Januari 2010 nanti.

Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi mengakui saat ini Ditjen Bea Cukai belum menerima PMK tersebut dari Menteri Keuangan namun kata dia PMK-nya saat ini telah disiapkan hanya menunggu penerbitannya.

"Sudah disiapkan PMK-nya, PMK soal FTA," katanya saat dihubungi detikFinance , Senin (14/12/2009).

Meski belum menyatakan kapan waktunya, ia mengatakan pihaknya dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagai pelaksana di lapangan sudah siap melaksanakan kapanpun, termasuk jika jadwal FTA per 1 Januari 2010 berjalan.

Mengingat FTA terkait langsung dengan proses kepabeanan yaitu membebaskan bea masuk 0% bagi barang-barang yang masuk daftar NT 1.

"Sekarang ini SK (Surat Keputusan) belum diterima biasanya di tanggal ditetapkannya, kita menyiapkan administrasi kepabeanannya. Selain itu PMK biasanya dicatatkan dalam lembaran negara dahulu," katanya.

Mengenai adanya upaya untuk menunda dari kalangan dunia usaha dalam negeri, lanjut dia, sekarang ini bisa dibilang terlambat.

Seharusnya sudah sejak 6 bulan lalu dunia usaha sudah serius meminta penundaan. Sehingga kemungkinan yang bisa terjadi, jika ada penundaan membutuhkan waktu bulan ke depan semenjak diberlakukan.

"Kalau keberatannya dari enam bulan lalu mungkin berlaku (1 Januari 2010 kemungkinan bisa ditunda). Padahal sudah lama mengingatkan, tapi sekarang baru teriak," katanya.

Sementara itu Kepala BKF Anggito Abimanyu mengakui PMK FTA sedang disiapkan oleh Departemen Keuangan berdasarkan jadwal yang telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan China per 1 Januari 2010.

"PMK itu kan sesuai dengan jadwal 1 Januari 2010, jadi tetap dibuat. Soal ditunda atau tidak itu urusan pemerintah," tegas Anggito.

(hen/dnl)

Share:

Komentar (0 Komentar)


    Klik disini untuk berkomentar menggunakan account anda :

    Facebook Login Twitter Login detikID Login
    Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
    Informasi pemasangan iklan
    hubungi : sales[at]detik.com
    • Gb Rabu, 23/05/2012 13:16 WIB
      Wawancara Khusus MS Hidayat
      Demi Ngirit, Mengejar Mimpi Produksi Mobil Hybrid
      Pemerintah punya niatan mengembangkan mobil hybrid di dalam negeri. Berikut ini wawancara khusus detikFinance dengan Menperin MS Hidayat soal mobil hybrid.
    • Gb Kamis, 26/04/2012 07:12 WIB
      Mau Cepat Kaya? Berinvestasilah di 5 Instrumen Ini
      Salah satu cara mendapatkan penghasilan tambahan tanpa perlu repot adalah berinvestasi. Sebuah investasi yang baik harus memuat banyak instrumen demi meminimalkan risiko.
    • Gb Jumat, 25/05/2012 14:06 WIB
      Milyuner AS Ini Tak Punya Rumah
      Sebagai pemilik sederet perusahaan dan dot-com, milyuner Neil Patel bisa mendapatkan jenis hunian apa pun. Tapi ia memilih tak punya rumah, kenapa?