detikfinance

Industri Pertahanan RI Masih Sulit Dapat Pendanaan

Angga Aliya ZRF - detikfinance
Rabu, 13/01/2010 12:27 WIB
//images.detik.com/content/2010/01/13/4/Panser-dalam.jpg Panser Pindad (Foto: Angga/detikcom)
Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar mengatakan industri pertahanan dalam negeri masih kesulitan mendapat pembiayaan dalam kegiatan operasionalnya. Dengan kesulitan tersebut, BUMN strategis penghasil alat utama sistem senjata (alutsista) akan susah berkembang dengan baik.

"Ada beberapa faktor yang menjadi permasalahan pembiayaan pengadaan alutsista dalam negeri, pembiayaannya sangat terbatas," ujarnya dalam pidato di Kantor PT Pindad (Persero), Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (13/1/2010).

Ia mengatakan, anggaran pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya untuk alokasi pengadaan alutsista dalam negeri masih terbatas. Selain itu penganggaran multi years untuk pembuatan alutsista belum berkesinambungan.

"Sumber dana dari sindikasi perbankan telah terbentuk, tetapi perlu kepastian jaminan pemerintah," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemanfaatan fasilitas pinjaman dalam negeri oleh pemerintah sesuai dengan PP Nomor 54 tahun 2008 belum dapat dilaksanakan karena peraturan pelaksanaannya belum juga terbit.

"PP tentang tata cara pengadaan dan penerusan pinjaman dalam negeri sudah dikeluarkan, untuk itu peraturan pelaksanaannya yang berupa Keputusan Menteri Keuangan perlu segera diterbitkan," ungkapnya.

(ang/qom)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!



Silakan  atau daftar untuk mengirim komentar
Tampilkan Komentar di:        
Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Gb Senin, 27/10/2014 11:44 WIB
    Wawancara Khusus Menkeu
    Bambang Brodjonegoro: Kita Sebagai Menteri Bukan Superman
    Salah satu menteri Kabinet Kerja dari kalangan profesional adalah Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, yang didapuk sebagai Menteri Keuangan. Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia ini tidak asing dengan lingkungan Kementerian Keuangan.
  • Gb Kamis, 30/10/2014 08:45 WIB
    Ellen May: Bye-bye QE
    Quantitative Easing, kebijakan Pelonggaran Kualitatif adalah sebuah kebijakan moneter di AS. Sekarang kebijakan ini sudah selesai.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut