Mari Pangestu Dituding Tak Niat Lakukan Renegosiasi AC-FTA

Jakarta - DPR merasa gregetan dengan langkah pemerintah dalam hal ini Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu yang belum juga mengajukan renegosiasi 228 pos tarif untuk dimodifikasi dalam kerangka ASEA-China Free Trade Agreement (AC-FTA).

Mendag dituding tidak memiliki kemauan untuk melakukan renegosiasi, padahal renegosiasi itu penting untuk keberlangsungan industri lokal ke depan.

"Mendag itu  bukan sekedar lambat tapi seakan-akan tidak ada kemauan renegosiasi terhadap 228 pos tarif, yang hal ini penyambung nafas industri manufaktur kita," kata anggota Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan dan industri Nasril Bahar dalam sambungan telepon kepada detikFinance, Jumat (15/1/2010).

Padahal kata dia, DPR melalu rapat kerja sebelumnya dan kurang lebih 8 asosiasi sudah meminta penjadwalan ulang AC-FTA. Bahkan kata dia, menteri-menteri terkait seperti Menperin MS Hidayat termasuk Mentan Suswono sudah berkeinginan kuat untuk meminta renegosiasi.

"Tinggal mendag yang belum menunjukan kemauan," ketusnya

Ia pun tidak habis pikir dengan sikap menteri perdagangan yang terkesan ragu untuk melakukan langkah-langkah upaya renegosiasi. Meskipun dalam rencana proses renegosiasi tersebut, didahului melalui proses di kantor menko perekonomian, Lapangan Banteng yang akan dilanjutkan ke tim negosiator.

"Ada apa dengan karaguan ini, saya jadi ingin bertanya kedepan. Apakah kita ingin lihat indiustri manufaktur kita  terkubur hidup-hudup. Kalau menteri itu yang diinginkan tidak usah  jadi menteri perdagangan Republik Indonesia," katanya.

Sebelumnya Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan mengaku tidak pernah ada surat pengajuan renegosiasi dari Indonesia. Namun Surin mengakui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengirimkan surat yang mengekspresikan beberapa 'kesulitan'.

"Namun tidak ada pengajuan suatu perubahan ataupun renegosiasi," ujar Surin dalam wawancaranya dengan AFP, Jumat (15/1/2010).

Surin mengatakan, Departemen Perdagangan RI mengirimkan surat yang memberikan sejumlah detail dari situasi yang mereka hadapi di sektor swasta namun tidak ada pengajuan langsung untuk aksi selanjutnya.


(hen/qom)