DPR Akan Panggil Pemerintah Terkait Upaya Renegosiasi AC-FTA

Jakarta - DPR melalui Komisi VI rupanya akan turun tangan melihat gelagat upaya renegosiasi 228 pos tarif dalam rangka ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) yang belum juga dilakukan oleh pemerintah.

Dalam waktu dekat komisi VI DPR-RI akan memanggil pemerintah dalam hal ini Menko Perekonomian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian.

"Kita akan melakukan pemanggilan kepada menteri-menteri terkait yaitu Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menko Perekonomian, akan
kita jadwalkan," kata anggota Komisi VI DPR-RI Nasril Bahar dalam sambungan teleponnya, Jumat (15/1/2010).

Pemanggilan ini, kata dia, untuk lebih menjernihkan permasalahan terkait upaya renegosiasi yang sampai saat ini belum dilakukan oleh pemerintah. Meskipun, Nasril mengatakan kemarin (14/1/2010), pihaknya telah melakukan pertemuan dengan para pejabat eselon 1 di dua kementerian yaitu perindustrian dan perdagangan soal upaya penyelesaian renegosiasi 228 pos tarif  dalam pelaksanaan AC-FTA.

"Paling tidak kita akan desak kembali, Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian sekaligus, juga Presiden. Ada indikasi apa seperti ini (belum ada renegosiasi)?," tegasnya.

Sebelumnya Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan mengaku tidak pernah ada surat pengajuan renegosiasi terkait AC-FTA dari Indonesia. Namun Surin mengakui Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengirimkan surat yang mengekspresikan beberapa 'kesulitan'.

"Namun tidak ada pengajuan suatu perubahan ataupun renegosiasi," ujar Surin dalam wawancaranya dengan AFP, Jumat (15/1/2010).

Surin mengatakan, Departemen Perdagangan RI mengirimkan surat yang memberikan sejumlah detail dari situasi yang mereka hadapi di sektor swasta namun tidak ada
pengajuan langsung untuk aksi selanjutnya.



(hen/dnl)