Pemerintah RI Deadline Emaar Hingga Maret

Mataram - Pemerintah Indonesia memberi tenggat waktu hingga Maret pada Emaar Properties untuk memulai proyek investasi Rp 7 triliun di Lombok Tengah, NTB.

Jika Maret belum memulai investasinya, pemerintah akan mengandeng investor lain. Awal Februari ini, akan dikirim tim ke Dubai, untuk menagih komitmen investasi Emaar.

"Pemerintah menuntut pada bulan Maret itu, Emaar telah memulai ground breaking (perataan tanah) di lokasi proyek. Kalau tidak, maka pemerintah akan menggandeng investor lain. Sudah ada investor potensial yang siap," kata Gubernur NTB M Zainul Majdi di Mataram, Kamis (20/1/2009).

Deadline pada Emaar itu telah diputuskan pemerintah dalam rapat pekan lalu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta. Gubernur Zainul Majdi hadir mewakili pemerintah daerah dalam rapat itu bersama Bupati Lombok Tengah, Lalu Wiratmaja.

Gubernur mengatakan, BKPM sudah menerima pernyataan sejumlah investor potensial yang siap menggantikan Emaar mengggarap potensi pariwisata di kawasan Lombok Tengah bagian selatan.

"Perusahaan-perusahaan ini masih dari kawasan Arab juga," kata Gubernur.

Awal Februari ini, akan ada tim dari berbagai pihak yang akan berangkat ke Dubai, untuk menagih komitmen investasi Emaar. Tim akan dipimpin Kepala BKPM Gita Wirjawan dan juga Utusan Khusus Presiden untuk Kawasan Timur Tengah, Alwi Shihab.

"Saya juga diminta untuk ikut dalam tim itu sebagai wakil pemerintah daerah. Kita lihat perkembangan nanti. Di sana kan disampaikan, apakah Emaar akan terus atau nggak," kata Gubernur.

Prioritas pemerintah kata dia tetap memberi ruang pada Emaar untuk melanjutkan rencana investasinya. Namun jika Emaar tak sanggup, maka pemerintah siap menggandeng investor lain.

Selain soal komitmen investasi, pemerintah juga akan membicarakan komposisi kepemilikan saham dalam perusahaan patungan (joint venture) PT Emaar Lombok. Sebelumnya, dalam perusahaan patungan ini, pemerintah Indonesia memiliki 15 persen saham sebagai kompensasi penggunaan lahan seluas 1.250 hektare. Dari komposisi 15 persen saham itu, Pemprov NTB berhak atas kepemilikan 35 persen. Sisanya milik pemerintah pusat.

"Belum kita pastikan, pilihannya. Apakah komposisi 15 persen yang ditambah, atau komposisi 35 persen. Kita belum sampai pada kesimpulan," kata Gubernur.

Emaar sendiri sejauh ini memang belum memberi pernyataan resmi apakah akan meneruskan investasinya atau tidak. Semula sempat ada kekhawatiran, investasi Emaar di Lombok akan mendapat kendala baru, menyusul pengumuman Pemerintah Dubai yang mengumumkan gagal bayar atas sebagian obligasi Dubai World yang jatuh tempo.

Dubai World tercatat memiliki kewajiban hingga US$ 59 miliar, atau menguasai sebagian besar dari total utang Dubai yang mencapai US$ 80 miliar.

Tadinya, setelah pembentukan PT Emaar Lombok pada September lalu, Emaar merencanakan kegiatan ground breaking di lokasi proyek pada Oktober. Namun hingga kini, tak ada kejelasan soal ground breaking itu. PT Emaar Lombok merupakan perusahaan patungan Emaar Properties dengan PT Bali Tourism Develompment Corporation, yang mewakili pemerintah Indonesia.

Emaar berencana membangun resort dan kawasan wisata terpadu di Pantai Aan, Lombok Tengah. Total Emaar akan menanamkan investasinya US$ 600 juta atau mendekati angka Rp 7 triliun. Jika investasi ini sudah beroperasi, Emaar merencanakan akan mendatangkan dua juta wisatawan asing tiap tahun ke Lombok.




(qom/qom)