RI Berisiko Tinggi Untuk Bisnis Online

Jakarta - Dugaan sindikat internasional yang bermain dalam kasus-kasus pembobolan ATM di Bali beberapa hari ini cukup beralasan. Indonesia dinilai masih rentan dalam hal sistem pengamanan transaksi online termasuk di bidang perbankan, meskipun kasus-kasus serupa pernah menimpa negara-negara maju.

"Ini menarik, mungkin dianggapnya Indonesia tidak terlalu ketat pengawasannya. Di kalangan bisnis online, kita menjadi negara yang dianggap risikonya tinggi,"
kata Wakil Ketua Kadin Bidang Moneter, Fiskal dan Kebijakan Publik Hariyadi Sukamdani saat berbincang dengan detikFinance , Jumat (22/1/2010).

Hariyadi menjelaskan dalam kasus-kasus transaksi online (jual-beli) selama ini, dimana ketika permintaan pembelinya berasal Indonesia, banyak negara-negara lain
yang memperlakukan verifikasi yang sangat ketat karena Indonesia masih dianggap memiliki risiko tinggi.

"Negara-negara maju kalau mendapatkan pembeli online dari Indonesia, mereka sangat ketat karena kita menjadi negara yang punya risiko," ucapnya.

Hal-hal yang semacam inilah, lanjut Hariyadi, yang kemungkinan besar menjadi pertimbangan para sindikat internasional pembobol ATM mengincar Indonesia. Sehingga kata dia, khususnya bagi kalangan perbankan nasional untuk lebih melakukan intropeksi dalam meningkatkan sistem keamanannya di bidang transaksi online termasuk ATM.

"Dari waktu ke waktu sistem online itu rawan dengan pembobolan itu sudah pasti, jadi harus meningkatkan kemampuan teknologi pengamanannya," katanya.

Bagi perbankan, dengan adanya peningkatan sistem pengamanan yang kontinyu dengan mengikuti perkembangan teknologi, tentunya akan menguntungkan perbankan itu
sendiri karena nasabah akan merasa nyaman menyimpan dananya di perbankan.

"Dari keuntungan selama ini, menurut saya mereka harus meningkatkan itu untuk kepentingan mereka sendiri," serunya.

Sebelumnya Bank Indonesia menenggarai perihal pembobolan ATM beberapa bank yang terjadi baru-baru ini dilakukan oleh sebuah sindikat pembobol ATM internasional,
karena modus pemanfaatan data ATM seperti ini biasa dilakukan di luar negeri.

"Ini dilakukan dari kecurigaan sindikat internasional karena pemanfaatan data ini dilakukan di luar negeri," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Budi Rochadi dalam jumpa pers di Gedung BI, Jalan Thamrin, Jakarta, Rabu (20/1/2010).



(hen/dnl)