Pengumuman Penunggak Pajak Tingkatkan Risiko Investasi BUMN

Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memperkirakan publikasi daftar 100 perusahaan penunggak pajak akan mempengaruhi resiko investasi di sejumlah perusahaan pelat merah, terutama BUMN yang masuk dalam daftar tersebut. Padahal, daftar tersebut tidak sepenuhnya benar.

Menurut Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu, salah dampak yang terjadi adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja perusahaan milik negara. Belum lagi meningkatnya risiko bisnis tersebut muncul dari persepsi mitra kerja yang selama ini menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah.

"Saya setuju kalau diumumkan, tapi harus jelas kriterianya. Dampaknya kan ke kepercayaan orang, kalau begini bisa menaikkan resiko bisnis BUMN," ungkapnya di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (2/1/2010).

Ia memberi contoh, masuknya PT Pertamina (Persero) dalam 100 perusahaan penunggak pajak terbesar itu dikhawatirkan akan meningkatkan cost of money BUMN minyak tersebut. Menurut Said pada tahun 2010 ini, size bisnis Pertamina diperkirakan Rp 380 triliun.

"Kalau resiko bisnisnya naik 1 persen saja, ada resiko kehilangan Rp Rp 3,8 triliun," imbuhnya.

Selain itu, daftar pajak yang tidak akurat itu juga bisa menurunkan rating perusahaan, terutama jika BUMN itu akan melakukan aksi korporasi seperti penerbitan obligasi dan mencari pinjaman perbankan.

"Kalau mau minjam uang nanti di pemberi kredit bisa menaikkan suku bunganya karena menilai BUMN itu tidak sehat, bayar pajak saja menunggak," katanya.

Menurut Said, hingga kini pihaknya sedang terus melakukan koordinasi dengan Ditjen Pajak untuk menyelesaikan masalah tunggakan pajak yang diduga terjadi pada BUMN. Komunikasi menjadi penting karena masih adanya perbedaan persepsi terhadap sejumlah ketentuan perpajakan.



(ang/dnl)