Pemerintah Selesaikan Backlog Dana Talangan Rp 2,56 Triliun

Jakarta - Pemerintah menyatakan ada permasalahan backlog atau sisa dana talangan hingga tahun 2008 yang belum mendapatkan penggantian dari pemberi pinjaman dan hibah luar negeri (PPHLN). Nilai backlog tersebut adalah sebesar Rp 2,56 triliun.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sebenarnya jumlah backlog yang membebani pemerintah adalah Rp 3,73 triliun yang semuanya belum dapat teridentifikasi apakah dapat ditagih kepada pemberi pinjaman. Dari jumlah itu Rp 2,56 triliun sudah tidak mungkin digantikan oleh pihak pemberi PHLN.

"Pemerintah mengidentifikasi dan melakukan pemetaan terhadap 257 PHLN yang membebani dana talangan pemerintah dan belum mendapat pengantian dari pihak PPHLN," ujar Sri Mulyani dalam rapat Paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2010).

Karena itu DPR dalam hal ini Fraksi PKS meminta pemerintah untuk dapat menarik dana yang sudah ditalangi oleh pemerintah kepada PPHLN. Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah mengupayakan pengembalian lewat Tim Koordinasi Penanganan Backlog .

Tim ini telah melakukan pemetaan terhadap 257 PHLN yang meliputi IBRD, ADB, JICA/JBIC/OECF, IFAD, USAID, ITTO, Australia, Uni Eropa, JEXIM, IDB, dan IDA yang telah membebani dana talangan pemerintah dengan total nilai yang belum mendapatkan pengantian dari pihak PPHLN sebesar Rp 4,38 triliun.

Dari data Departemen Keuangan, penggunaan dana talangan pemerintah sejak 1999 sampai 31 Desember 2008 sebesar Rp 21,79 triliun.

Penggunaan dana talangan pemerintah untuk PHLN yang berstatus on going sampai 31 Desember 2008 sebesar Rp4,99 triliun, sedangkan penggantian dana talangan pemerintah dari pihak PPHLN sampai 31 Desember 2008 sebesar Rp3,16 triliun.


(nia/dnl)