Aturan Spesifikasi Teknis Barang Impor Disiapkan Sebagai Pengganti SNI

Jakarta - Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan penerapan standar nasional Indonesia (SNI) sangat penting dalam melindungi perdagangan maupun industri dalam negeri. Sayangnya saat ini proses pembuatan SNI sangat lama hingga bertahun-tahun karena banyak prosedur yang harus dipenuhi.

"Saya kira SNI penting dalam tata cara trade defence, bahkan lebih lagi sebagai industry defence," kata Hidayat saat ditemui di acara raker kementerian perindustrian, di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Kamis (4/2/2010).

Ia menjelaskan saat ini dari ribuan produk lokal, hanya ada  43 produk yang statusnya sudah ber-SNI wajib, sedangkan sisanya masih belum ber-SNI, sudah ber-SNI atau sedang dalam proses penyampaian notifikasi ke lembaga perdagangan dunia (WTO) sebanyak 60 produk lebih.

Untuk menyiasati masalah ini, ia mengharapkan peranan penggunaan lembaga laboratorium atau balai penelitian swasta bisa dimaksimalkan agar ada sinergi antara pemerintah dengan swasta.

Siapkan Mekanisme Potong Kompas

Sementara itu Direktur Kimia Hilir Kementerian Perindustrian Tony Tanduk mengatakan, Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan Peraturan Menteri Perindustrian mengenai kewajiban memenuhi spesifikasi teknis untuk barang impor. Langkah ini bertujuan sebagai alternatif dari penerapan SNI yang selama ini dinilai lamban dikeluarkan, spesifikasi teknis akan diberlakukan sebelum penerapan SNI diberlakukan secara resmi.

"Regulasinya dalam bentuk Peraturan MNenteri Perindustrian, sambil menunggu SNI-nya jadi," katanya.

Tony menjelaskan spesifikasi teknis ini penting dalam menyaring produk-produk impor khususnya dari China yang regulasi SNI-nya belum dibuat. Jika tidak dilakukan, produk-produk non-standar asal China akan merajalela dengan adanya AC-FTA.

"Kita akan kerjasama dengan bea cukai, jangan sampai dia (China) kasih kualitas rendah ke pasar kita. Di bagian saya produk-produknya ada deterjen, keramik, cat dan lain-lain," jelas Tony.

Ia menjelaskan, langkah teknis nantinya pihak Bea Cukai dengan lembaga sertifikasi produk (LS Pro) akan bekerjasama. Misalnya untuk produk deterjen sabun impor  harus memenuhi batas standar maksimal pencemaran lingkungan.

"Kalau menunggu SNI-nya jadi, barang-barang impor non standar keburu membanjiri pasar," katanya.



(hen/dnl)