Sri Mulyani: Belum Semua Lembaga Negara Siap Reformasi Birokrasi

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan 12 Kementerian dan Lembaga (K/L) belum 100% siap melaksanakan reformasi birokrasi. Akibatnya, anggaran reformasi birokrasi dan hukum sebesar Rp18,07 triliun dalam APBN 2010 belum dapat dicairkan.

Sri Mulyani mengatakan sebanyak 11-12 K/L masih 30% kesiapannya dalam menjalankan reformasi birokrasi.

"Tapi ini masih dalam taraf seberapa tergantung progres mereka. Ada yang baru 30%, ada yang 70%. Itu sekarang sedang dilakukan pengkajiannya oleh para menteri pengarahnya," ujarnya saat ditemui di Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta, Selasa (9/2/2010).

Karena itulah, anggaran dalam APBN 2010 untuk reformasi birokrasi belum bisa dicairkan, sebab alokasi anggarannya belum jelas.

"Tapi ini masih dalam taraf seberapa tergantung progress mereka," ujar Sri Mulyani.

Sebagai informasi, dalam alokasi anggaran prioritas nasional tahun anggaran 2010 disebutkan pemantapan reformasi birokrasi dan hukum serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional dianggarkan sebesar Rp 18,07 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari reformasi birokrasi sebesar Rp 774 miliar, di bidang hukum dianggarkan sebesar Rp 216,3 miliar, pemantapan demokrasi sebesar Rp 223,6 miliar, dan keamanan nasional sebesar Rp 16,858 triliun.

Dalam reformasi birokrasi, pemerintah memfokuskan pada empat hal yaitu peningkatan kualitas layanan publik, pengembangan sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah.



(nia/dnl)