PTPN XIV Masih Cicil Tunggakan Pajak Rp 60 Miliar

Jakarta - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV masih berusaha mencicil tunggakan pajak sebesar Rp 60 miliar. Kondisi keuangan PTPN XIV tidak memungkinkan BUMN tersebut melunasi langsung tunggakan pajaknya.

Menurut Direktur Utama PTPN XIV Amrullah AM, pajak tersebut merupakan PPN atas produk gula di tahun 1996-2000 lalu.

"Kenapa kita disebut nunggak soalnya cicilannya baru kita lakukan beberapa bulan terakhir di 2009. Itu pajak lama yang terjadi 1996 sampai 2000, setelah itu tidak terjadi tunggakan lagi," katanya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/2/2010).

Menurutnya, dari tahun 2000 hingga sekarang, perusahaan plat merah itu melunasi semua kewajiban pajaknya. Namun, karena pajak lama yang jumlahnya cukup besar tersebut, perseroan tidak bisa membayar sekaligus sehingga harus mencicil.

"Tapi kalau kita mau lunasi sekarang kondisi keuangan tidak memungkinkan," ujarnya.

Hingga akhir tahun 2009, perseroan masih mengalami kerugian sebesar Rp 43 miliar. Angka tersebut turun secara signifikan jika dibandingkan rugi bersih tahun 2008 yang mencapai Rp 108 miliar.

Ia mengatakan, hingga kini tunggakan pajak BUMN perkebunan itu mencapai Rp 60 miliar, terdiri atas pajak pokok dan beban bunga. Ditjen pajak juga sempat memasukkan PTPN XIV dalam daftar 100 penunggak pajak.

"Tentunya susah kita lunasi dalam waktu dekat, makanya hari ini ada pembicaraan di Kementerian (BUMN) agar utang-utang ini kita usulkan menjadi pajak ditanggung negara," imbuhnya.

Jika hal itu tidak disetujui, ia mengatakan, pihaknya akan mengupayakan penjadwalan ulang pembayaran cicilan atas pajak tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Di akhir tahun 2010 ini, perseroan menargetkan perolehan laba bersih sebanyak Rp 50 miliar, dengan pendapatan Rp 560 miliar. Target tersebut akan dikejar melalui peningkatan efisiensi dan sinergi antar BUMN perkebunan.




(ang/qom)