BNI Rights Issue Rp 4 Triliun di Semester II-2010

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) akan segera menggelar rights issue dengan senilai Rp 3-4 triliun pada semester II-2010. Ini dilakukan agar rasio kecukupan modal (CAR) perseroan berada di kisaran 15%.

Demikian disampaikan Direktur Utama BNI Gatot M. Suwondo dalam paparan publik di Wisma BNI 46, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (16/2/2010).

"Rights issue kita akan lakukan semester II. Ini untuk meningkatkan modal kita tidak kurang dari 15% (CAR)," katanya.

Ia menjelaskan, sampai akhir tahun rasio kecukupan modal (CAR) perseroan tercatat 13,7% atau naik 0,2% dari posisi tahun 2008. Jika rights issue jadi terlaksana, maka BNI siap mengukuhkan risiko kredit dan risiko pasarnya di tingkatan yang stabil. "2010 kita akan menjaga sustainable growth setelah tahun-tahun sebelumnya kami memperkuat pondasi keuangan," katanya.

Namun rencana penerbitan rights issue tetap harus mendapat persetujuan DPR, walaupun dari Kementerian BUMN sudah mendapat lampu hijau. "Kita terkendala aturan persetujuan. Tapi ini menjadi salah satu opsi kita yang kita ajukan," ucapnya.

Ia menambahkan, rights issue menjadi prioritas untuk mengejar insentif pajak sebesar 5%, bagi perbankan yang memiliki porsi saham publik minimal 40%. "Sampai sekarang kan hanya BRI dan BCA. Kita sama Mandiri juga minta hal yang sama," kata Direktur Keuangan Yap Tyap  Soen.

Pada semester II-2010, BNI juga berencana menerbitkan obligasi subordinasi (subdebt). Jenis obligasinya berbentuk valas. Namun sayang, Gatot enggan menyebut nilai subdebt yang dimaksud. "Yang jelas punya tiga opsi untuk memperkuat modal. Rights issue, subdebt sama pertumbuhan organik," paparnya.

Penerbitan subdebt akan menjadi terhambat jika saja aturan PBI No.18 tahun 2008 diterapkan. Investor merasa keberatan, karena obligasi yang akan jatuh tempo, sebelum dibayarkan harus mendapat izin dari Bank Indonesia (BI).

"Kan bisa saja ngga dibayar, karena ga ada izin. Dimungkinkan juga harganya menjadi lebih mahal. Kita kan akan tawarkan ke pasar internasional. Tidak best practice," jelasnya.


(wep/dnl)