Pemerintah Bentuk Satgas AC-FTA di Kawasan Industri

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar akan membentuk satuan tugas (satgas) pemantauan pelaksanaan ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) yang bertugas untuk memantau di semua kawasan-kawasan industri. Satgas ini akan membuat analisa dan prediksi serta menyiapkan rencana aksi antisipasi dampak AC-FTA.
         
“Satgas ini akan memberikan masukkan kepada Menakertrans apa langkah-langkah mendesak dan strategis yang harus dilakukan kementerian jika dipandang mulai muncul adanya ekses negatif tersebut,” katanya di kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta, Kamis (18/2/2010).
 
Muhaimin juga mendesak kepada seluruh jajarannya untuk melakukan koordinasi antar unit dalam mengantisipasi dampak AC-FTA. Ia juga akan melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk terus memantau agar ekses pelaksanaan AC-FTA bisa diantisipasi sehingga tidak berpotensi negatif.
                   
“AC-FTA akan sedikit terasa beberapa bulan lagi, sekarang masih belum. Jangan kita berpangku tangan karena kalau eksesnya negatif kita yang harus bertanggungjawab," kata Muhaimin.

Muhaimin menjelaskan berdasarkan pemantauan sementara, pihaknya  menyimpulkan bahwa pelaksanaan AC-FTA sejak awal tahun ini memperoleh tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan.
          
Sebagian pengusaha dan serikat pekerja mengkhawatirkan akan terjadinya dampak sistemik karena ketidakmampuan industri dalam negeri untuk bersaing dengan produk China akan diikuti oleh pemutusan hubungan kerja atau rasionalisasi karyawan.

Selain itu ada juga yang menganggap sebagai tantangan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja perusahaan agar bisa bersaing dengan produk luar.

“Kemenakertrans tetap berkewajiban untuk melakukan pemantauan karena ekses terbesarnya bukan hanya perusahaan yang gulung tikar tapi pemutusan hubungan kerja yang akan menyebabkan membengkaknya angka pengangguran,” ucapnya.



(hen/dnl)