Bank Sulut Lepas 40% Saham ke Publik

Jakarta - PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (Bank Sulut) akan mencatatkan 40% sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada triwulan IV-2010. Perseroan akan meminta persetujuan Pemda Sulut sebagai pemegang saham perseroan.

"Kami ingin IPO secepatnya, tahun ini di triwulan IV," terang Direktur Utama PT Bank Sulut Jeffry J. Wurangian saat ditemui usai paparan publik perseroan dalam rangka penerbitan obligasi IV di Hotel Ritz Calton SCBD Jakarta Senin (22/2/2010).

Saat ini, pemegang saham perseroan adalah Pemda Sulut. Dengan IPO ini, otomatis kepemilikan Pemda Sulut akan terdilusi. Oleh sebab itu, perseroan akan meminta persetujuan Pemda Sulut dalam RUPS yang akan digelar pada April 2010.

Sayangnya, ia belum merinci lebih jauh, berapa jumlah dana yang akan diperoleh dalam penawaran umum tersebut.

"Jumlah belum bisa kami sampaikan, justru nanti akan disampaikan pada RUPS April nanti. Kami sih inginnya 40% (dilepas ke publik) supaya dapat benefit yang lebih seperti insentif tax. Tapi pemerintah tetap mayoritas," terangnya.

Dana hasil penggalangan IPO nantinya akan digunakan sebagai peningkatan modal dan ekspansi bisnis. Perseroan menginginkan untuk dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan Sulawesi Utara ke depan, dengan ekspansi kredit untuk sektor kecil menengah.

"Pertumbuhan Sulut 8,8%. Nasional saja hanya 4%. Ini peluang bagi kita," ucapnya.

Sebenarnya, sosialisasi untuk menggelar IPO sudah dilakukan perseroan dua tahun lalu kepada pemegang saham. Namun proses yang terus berjalan, hingga penyelesaiannya dimungkinkan terjadi pada akhir tahun ini.

"Harusnya bisa lebih cepat prosesnya. Kita sudah komunikasikan sejak lama, dua tahun lalu," terangnya.

Sementara itu, untuk tahun 2010 perseroan menargetkan peningkatan kredit sebesar 25%, atau Rp 2,75 triliun, dibanding tahun lalu yang tercatat Rp 2,2 triliun. Kredit akan dimaksimalkan untuk sektor UMKM, walaupun sampai akhir tahun 2009, jumlahnya hanya Rp 220 miliar, atau setara 10% dari total kredit terkonsolidasi.

"Porsi kami masih lebih banyak untuk PNS mencapai 90%, sisanya untuk UMKM 10%. Targetnya memang akan ada kredit yang selalu terjadi di tiap tahunnya sebesar Rp 1 triliun. Sementara untuk DPK (Dana Pihak Ketiga) juga akan tumbuh 20-25%, dari posisi saat ini yang Rp 2,3 triliun," imbuhnya.

 

 



(wep/dro)