detikfinance

Saatnya Rumah Dinas diganti Rumah Jabatan

Ramdhania El Hida - detikfinance
Senin, 22/02/2010 15:40 WIB
Jakarta -Pemberian rumah dinas untuk pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri bisa menimbulkan krisis moral (moral hazard). Sudah saatnya istilah rumah dinas digantikan rumah jabatan agar mereka yang menempatinya sadar sampai kapan mereka bisa menempati rumah tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Ekonomi PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Tony Prasetiantono dalam Talk Show 'Membedah APBN 2010' di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin (22/2/2010).

Model pemberian rumah dinas saat ini sudah saatnya diubah menjadi rumah jabatan, karena saat ini masih tercipta pola pikir di kalangan PNS dan TNI/Polri mereka akan memperoleh rumah dinas saat diangkat menjadi pejabat aparatur negara. Hal ini yang membuat mereka tidak pernah berpikir sampai kapan mereka dapat menempati rumah sementara pemberian pemerintah tersebut.

"Mindset rumah dinas sudah tidak ada tapi harusnya rumah jabatan," ujarnya.

Pada kesempatan ini, Tony menceritakan dirinya sebagai pegawai di Universitas Gajah Mada (UGM) juga diberikan kesempatan untuk menempati rumah dinas yang disediakan lembaganya. Namun, dia memilih untuk tidak menempati rumah tersebut dan berpikir untuk menabung dana guna membeli rumah milik sendiri.

"Perubahan mindset tersebut sebetulnya bisa dilakukan karena hal itu sudah dipraktekkan di lingkungan UGM," ujarnya.

Masalah rumah dinas terkuak setelah adanya upaya pengosongan sejumlah rumah dinas oleh Kementerian Pertahanan. Langkah ini berujung aksi demonstrasi dari sejumlah pemilik rumah yang menganggap status rumah mereka saat ini tida lagi berstatus rumah dinas.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Hadiyanto mengungkapkan rumah dinas sebagai aset negara selama ini dibagi dalam tiga golongan.

Golongan pertama adalah rumah dinas yang diperuntukkan untuk para pejabat tinggi negara. Golongan kedua adalah rumah yang disiapkan untuk pegawai di sejumlah instansi atau biasa dikenal sebagai rumah dinas.

Untuk rumah jenis kedua ini, sebagian besar ditempati oleh sejumlah pegawai PNS dan TNI/Polri. Sesuai ketentuan golongan rumah ini tidak boleh dipindahtangankan oleh pegawai yang menempatinya.

"Sekarang banyak ditempati oleh anak, menantu, bahkan cucu-cucu mereka sehingga upaya penertiban sulit dilakukan. Apalagi sudah ada yag buka usaha juga seperti warnet," ungkap Hadiyanto.

Terakhir, golongan rumah yang dapat dipindahtangankan penghuninya. Untuk bisa memindahtangankan kepemilikan rumah ini, pemilik harus memperoleh izin dan persetujuan dari Menteri Keuangan.

(nia/dnl)



Sponsored Link
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
  • Apa Saja Keuntungan Berinvestasi Obligasi? Kamis, 24/03/2016 17:19 WIB
    Apa Saja Keuntungan Berinvestasi Obligasi?
    Memilih investasi yang tepat bukan perkara mudah. Berbagai instrumen investasi ditawarkan mulai dari saham, obligasi, reksa dana, deposito, emas, dan lain-lain.


“Mau berinvestasi di pasar modal ? Mega Online Trading adalah solusinya”

www.megaonlinetrading.com

Info Lebih Lanjut
MustRead close