Tak Dapat Data Penunggak Pajak, DPR Kirim Surat ke Sri Mulyani

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Panitia Kerja (Panja) Perpajakan di Komisi XI akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mendapatkan data-data mengenai penunggak pajak dengan jumlah tunggakan secara lengkap dan detil.

Pasalnya Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) tidak dapat memberikan data-data tersebut karena terbentur oleh undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang tertuang dalam pasal 34.

"Mengenai permintaan data tersebut kita sepakat akan menulis surat kepada Menteri Keuangan. Karena sesuai dengan Pasal 34 KUP kita mempunyai wewenang. Karena memang Ditjen Pajak harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu," ujar Ketua Panja Perpajakan Komisi XI Melchias Markus Mekeng di Gedung DPR-RI, Jakarta, Rabu (24/02/2010).

Menurutnya, DPR adalah pejabat yang berwenang jika telah mendapatkan wewenang dari Menteri Keuangan. "Hingga saat ini kita belum menerima data-data tersebut, padahal kita adalah pejabat yang berwenang," ujar Melky panggilan akrab Melchias.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan, Melky mengatakan DPR akan segera memproses nama-nama wajib pajak yang mempunyai masalah tunggakan. "Tapi kalau tidak dikasih ya kita tanya alasannya kenapa," tegas Melky.

DPR juga mempertimbangkan untuk melakukan Amandemen terhadap KUP 2007 terkait permasalahan tersebut. "Walaupun baru diamandemen, jika memang untuk kebaikan tidak ada salahnya melakukan amandemen lagi. Tapi itu nanti lah," tuturnya.

Karena, lanjut Melky masih terdapat banyak banyak celah ataupun kekurangan dalam KUP tersebut.

Melky juga menuturkan bahwa Panja ini memang dibentuk berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2008 dimana terdapat tunggakan pajak sebesar Rp 45 triliun.



(dru/dnl)