BNI Batal Rights Issue Tahun Ini, Bank Mandiri Lanjut

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memutuskan untuk menunda rencana penerbitan saham baru alias rights issue hingga tahun mendatang. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) justru berniat untuk tetap mengupayakan rights issue bisa terlaksana tahun 2010 ini.

"Rights issue kita pikir enggak mungkin tahun ini, terpaksa tahun depan," kata Direktur Utama BNI Gatot Suwondo usai rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/3/2010).

Ia mengatakan, bank plat merah tersebut menggelar rights issue demi mendapatkan tambahan modal juga mengincar insentif pajak dengan kepemilikan publik di atas 40 persen yang beredar di bursa.

Tambahan modal merupakan alasan yang paling utama, menurut Gatot, setiap Rp 1 triliun kredit diberikan oleh BNI, maka hal itu menggerus capital adequacy ratio (CAR) perseroan sebanyak 0,2 persen.

"Kita sangat butuh modal. Pengennya tahun ini (rights issue), tapi kayaknya sulit," imbuhnya.

Saat ini, pemerintah menguasai sekitar 76 persen saham di BNI. Jadi, peluang untuk melakukan rights issue masih banyak. Gatot berharap, kepemilikan pemerintah di BNI pada masa mendatang cukup dengan 60 persen saja, sisanya dilepas ke publik melalui berbagai mekanisme yang ada, salah satunya rights issue.

"Kita targetkan rights issue bisa meraup dana sekitar Rp 4-5 triliun," tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Bank Mandiri Agus Martowardojo mengatakan, meski belum mendapat restu dari DPR, pihaknya akan terus mengupayakan aksi korporasi berupa penerbitan saham baru itu bisa tetap terlaksana tahun ini.

"Kita tetap meminta pemerintah dan DPR bisa menyadari betapa pentingnya bank-bank dalam negeri mendapatkan tambahan modal. Salah satunya melalui rights issue," katanya secara terpisah.

Bank Mandiri punya alasan yang serupa dengan BNI dalam melakukan rights issue, untuk menambah modal dan mendapatkan insentif pajak sehingga bisa menjalankan fungsi intermediasi dengan baik.

Sementara menurut Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan Parikesit Suprapto, saat ini rencana aksi korporasi dua bank BUMN itu belum diajukan oleh Deputi Privatisasi untuk dibahas bersama Komite Privatisasi.

"Nanti kan urutannya setelah dari deputi ke Menteri lalu ke Komite," jelasnya.

 

 



(ang/dro)