BNI Prioritaskan Subdebt Ketimbang Rights Issue dan Write Off

Jakarta - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) memprioritaskan rencana penerbitan obligasi subordinasi (subdebt) sebesar US$ 300 juta untuk mendukung ekspansi bisnisnya. Pasalnya, rencana BNI untuk menerbitkan saham baru alias rights issue dan write off (hapus buku) masih terkendala.

"Untuk mendukung ekspansi kita mempunyai tiga opsi yakni melalui subdebt, rights issue dan satu lagi memanfaatkan ketentuan dari Kementerian BUMN yakni write off," ujar Direktur Utama BNI, Gatot Suwondo di Kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (4/3/2010).

Gatot mengatakan, rencana untuk subdebt saat ini dalam tahapan survei di pasar. "Kalau harganya bisa oke kita akan segera laksanakan. Sekarang lagi mengakses pasar paling april. Dan rencananya untuk roadshow akan dimulai pada bulan April 2010 dan pada bulan Mei 2010 Insya Allah sudah bisa diterbitkan," ungkapnya.

Namun, rencana perseroan menerbitkan subdebt juga masih terganjal oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur pembelian oleh investor asing.  "Subdebt masih ada kendala yakni aturan PBI dimana dapat mempengaruhi harga dari bond itu sendiri," tuturnya.

Menurutnya, saat ini posisi subdebt perusahaan pelat merah itu masih berada di posisi nol, jadi masih ada kesempatan untuk menerbitkan surat utang tersebut. Mengenai proses righst issue, Gatot menilai proses yang akan dilalui sangat panjang. Dirinya pesimistis dapat segera dilakukan pada tahun ini.

"Karena prosesnya panjang," tegasnya.

Ia mengatakan, bank plat merah tersebut menggelar rights issue demi mendapatkan tambahan modal juga mengincar insentif pajak dengan kepemilikan publik di atas 40 persen yang beredar di bursa.

Tambahan modal merupakan alasan yang paling utama, menurut Gatot, setiap Rp 1 triliun kredit diberikan oleh BNI, maka hal itu menggerus capital adequacy ratio (CAR) perseroan sebanyak 0,2 persen.

Sementara itu, opsi ketiga BNI untuk menambah modal yakni write off, dinilai masih sangat sulit. Pasalnya, rencana ini masih terhambat di Kementrian Keuangan.

"Padahal jika write off dilakukan maka kita bisa potong pokoknya itu dari Rp 2 triliun sampai Rp 3 triliun," katanya.

Lebih lanjut Gatot mengatakan, karena terbentur di permodalan, perseroan hanya mengincar pertumbuhan kredit sampai 15% saja ditahun 2010 ini.

"Itu juga dengan catatan jika permodalan kita tetap, jika opsi-opsi tadi tidak jalan maka kredit akan tumbuh less than 15%. Hal ini sudah disampaikan ke Kementrian BUMN dan Kementrian Keuangan," jelasnya.

(dru/ang)