Penerbitan Surat Utang Tambah Rp 1,8 Triliun di 2010

Jakarta - Pemerintah akan menambah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 1,8 triliun. Penambahan ini ditujukan untuk menutup peningkatan kebutuhan pembiayaan akibat peningkatan defisit dalam RAPBN-P 2010 yang sebesar 2,1%.

"Ada tambahan Rp 1,8 triliun dilakukan penerbitan secara reguler," ujar Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto di Gedung Kementerian Keuangan, Jalan Wahidin, Jakarta, Senin (8/3/2010).

Dengan penambahan tersebut, berarti pemerintah akan menaikkan target indikatif SBN. Hal ini untuk mencapai penerimaan negara dari penerbitan SBN sebesar Rp 176,86 triliun dalam RAPBN-P dari Rp 175,061 triliun dalam APBN 2010.

Sebelumnya, pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan dengan peningkatan defisit dari 1,6% menjadi 2,1% menyebabkan peningkatan kebutuhan pembiayaan sebesar Rp 31,806 triliun. Namun, terdapat beberapa peningkatan biaya lain yang menyebabkan kebutuhan biaya pemerintah bertambah sebesar Rp 50,4 triliun.

"Terdapat peningkatan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 18,683 triliun yang terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp 2,683 triliun, penyertaan modal negara sebesar Rp 3,8 triliun, dana bergulir Rp 4,7 triliun, dan pinjaman untuk PT PLN Rp 7,5 triliun. Total Rp 18,683 triliun," ujarnya.

Untuk memenuhi penambahan biaya tersebut, Sri Mulyani menyatakan akan dibiayai surplus anggaran 2009 (SILPA/Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebesar Rp 38,347 triliun, pembiayaan luar negeri sebesar Rp 9,378 triliun, realokasi cadangan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 914 miliar, dan penambahan penerbitan SBN sebesar Rp 1,849 triliun.



(nia/dnl)