Pemerintah Buka Opsi Impor Gas

Jakarta - Pemerintah akan menjadikan langkah impor gas sebagai salah satu opsi untuk mengatasi defisit gas yang tengah terjadi saat ini.

Opsi lain yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi defisit gas secara jangka pendek yaitu dengan memperketat peta suplai (pasokan) dan demand (permintaan) gas, dan juga membuat skala prioritas serta memutuskannya secara cepat.

"Kalau pasokan di dalam negeri masih kurang dan harga bagus, impor dimungkinkan," ujar  Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh di kantor Kementerian ESDM, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (10/3/2010).

Menurut dia, di saat defisit gas terjadi pemerintah akan memprioritaskan gas untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pabrik pupuk. "Kita prioritaskan gas untuk energy security dan gas untuk food security, yaitu listrik dan pupuk, baru setelah itu yang lain," ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Herawati Legowo menyatakan masalah defisit gas ditargetkan akan selesai pada bulan April mendatang. Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan opsi-opsi untuk atasi krisis gas tersebut.

"Saya belum bisa sampaikan apa saja opsi-opsinya, tapi yang jelas pasti ada penyelesaiannya," tandasnya.

Seperti diketahui, pasokan gas untuk industri manufaktur akan dipangkas hingga 20% untuk menyiasati kekurangan pasokan gas yang dialami PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Bagi industri yang tetap menggunakan gas diatas dari batas maksimal pemotongan maka akan dikenakan biaya surcharge harga gas.



(epi/dnl)