Pemboikotan Sri Mulyani oleh DPR Bahayakan Ekonomi

Jakarta - Beberapa fraksi DPR berencana untuk memboikot rapat-rapat yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, bahkan rapat pembahasan APBN sekalipun. Mosi tidak percaya yang dilakukan DPR ini sangat membahayakan perekonomian.

Menurut Pengamat Ekonomi Aviliani, jika Sri Mulyani tidak diikutsertakan dalam setiap rapat-rapat pembahasan APBN, maka DPR tidak bisa meminta pertanggungjawaban Menteri Keuangan apabila APBN ternyata bermasalah.

"Mosi tidak percaya itu sangat bahaya, negara ini bukan negara hukum lagi kalau begitu caranya. Pertama dari segi RAPBN-P (Rancangan APBN Perubahan), dia (Sri Mulyani) tidak menanggung risiko lagi apabila APBN bermasalah dan dana datang terlambat," tuturnya dalam acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2010).

Ditambahkan Aviliani, DPR juga tidak bisa meminta tanggung jawab dari Menteri Keuangan apabila pertumbuhan ekonomi ternyata terhambat. "Karena dia tidak diterima saat perumusan," imbuhnya.

Selain pembahasan RAPBN-P 2010, ada agenda ekonomi lain yang memerlukan kehadiran Sri Mulyani, yaitu perumusan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Jika sampai bubble (ekonomi) pecah, maka tidak ada persiapan sama sekali karena RUU OJK dan JPSK pasti tidak jadi, karena Sri Mulyani tidak dikutikan rapat kerja dengan DPR. Kalau demikian bisa terjadi krisis luar biasa," tandas Aviliani.

Aviliani mengatakan kedua RUU tersebut sangat mendesak untuk disahkan saat ini karena situasi ekonomi bisa mengancam kapan saja.

"Saat ini SBI (Sertifikat Bank Indonesia) asing Rp 13 triliun, pasar modal sekarang aksi beli terus-terusan orang hanya cari untung, uang jadi uang. Kalau kita over likuiditas dolar lalu hot money diambil, maka bubble bisa pecah. Kalau balonnya pecah nggak mungkin ambil APBN karena tidak ada RUU JPSK, kalau begini BI tidak bisa apa-apa," tegasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan DPR tidak mencampuradukkan antara hasil Sidang Paripurna DPR kasus Bank Century yang menyeret namanya dengan rencana penyerahan draft RAPBN-P 2010 kepada Badan Anggaran DPR RI.

Menanggapi isu pemboikotan rapat RAPBN-P yang akan dihadirinya, Sri Mulyani yakin DPR masih meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik.

Sri Mulyani menyatakan jika DPR tidak menyetujui usulan pemerintah dalam RAPBN-P 2010, dikhawatirkan justru akan mengorbankan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, dalam RAPBN-P itu tercantum sejumlah anggaran yang berpihak terhadap masyarakat, seperti anggaran untuk recovery daerah yang terkena gempa dan stabilisasi inflasi.

Seperti diketahui, sejumlah anggota DPR menyuarakan boikot terhadap pihak-pihak yang dianggap bersalah dalam bailout Bank Century seperti Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani. Mereka meminta pihak-pihak yang dianggap bersalah tidak diundang dalam acara-acara di DPR.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengaku pihaknya siap memboikot kehadiran Sri Mulyani termasuk dalam pembahasan APBN jika memang paripurna DPR memutuskan hal tersebut.


(dnl/qom)