Halim Alamsyah Siap Perbaiki Kelemahan Struktural Perbankan

Jakarta - Presiden telah menetapkan nama-nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Siti Chalimah Fadjrijah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper test) direncakan akan digelar melalui Komisi XI DPR pada awal April 2010 nanti, setelah DPR selesai reses.

Salah satu calon Deputi Gubernur tersebut adalah Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Halim Alamsyah. Dia akan siap memperbaiki kelemahan struktural perbankan.

"Kita semua mengetahui bahwa ada beberapa kelemahan-kelemahan struktural. Terutama struktur sistem perbankan yang kurang optimal antara Bank-bank Kecil dan Bank-bank Besar. Jadi berpuluh-puluh kali lipat antara modal bank besar dan kecil, itu ada jarak. Jadi ada suatu ruang bermain yang tidak seimbang. Oleh karena itu ke depan perlu ada upaya menata uang ruang bermain agar cukup adil bagi bank-bank dengan modal yang sangat besar hingga triliunan sampai bank-bank yang modalnya kurang dari Rp 100 miliar," tuturnya kepad detikFinance, Kamis (11/3/2010).

Halim mengatakan, jika dia terpilih menjadi Deputi Gubernur BI dirinya akan mendorong peningkatan daya saing ekonomi dalam negeri kita terutama di sektor keuangan. "Karena memang merupakan urat nadi perekonomian pasar ini. Untuk itu daya saing akan menjadi prioritas utama," ujarnya.

Halim mengatakan, pengembangan sektor keuangan tidak hanya bisa dilakukan oleh BI selaku bank sentral saja. Tapi harus dikoordiniasikan dengan otoritas-otoritas lain.

Menurut Halim, BI selama ini sudah melakukan fungsi pengawasannya dengan baik. "Terbukti krisis kemarin kita lolos. Walaupun memang ada beberapa kasus-kasus yang membuat publik dalam memahami kasus-kasus perbankan kita jadi kurang baik," jelasnya.

Halim memfokuskan dirinya kepada 3 pilar perbankan jika dirinya terpilih menjadi Deputi Gubernur BI nanti, yaitu:

1. Koordinasi pentingnya sistem ekonomi kita dengan melakukan pengembangan-pengembangan bersama-sama otoritas lain.
2. Penataan struktur perbankan sehingga menjadi optimal sehingga ada ruang beroperasi lebih sehat dan adil.
3. Sistem pengawasan yang forward looking dengan memprediksi kondisi keuangan perbankan dan didukung kewenangan dan langkah-langkah kebijakan lebih awal.

 


(dnl/dro)