RI Klaim Paling Siap Terapkan NSW di ASEAN

Jakarta - Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan hingga saat ini Indonesia menjadi negara yang paling siap menerapkan National Single Window (NSW) di tingkat ASEAN. Kesiapan Indonesia ini menjadi nilai lebih atau keunggulan Indonesia dari negara-negara ASEAN lainnya.
 
"Dari negara-negara ASEAN kita yang paling siap soal NSW," kata Mahendra sumringah dalam acara konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (12/3/2010).
 
Penerapan NSW selama ini sudah dilakukan secara bertahap oleh Indonesia yaitu pada 19 November 2007 mulai dilakukan tahap uji coba di Tanjung priok mencakup 10 importir prioritas. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2007 dilakukan implementasi awal tahap I, di Tanjung Priok mencakup 100 importir prirotas.
 
Pada tahapan kedua, dilakukan pada 14 Agustus 2008 dilakukan di Tanjung Priok dan Tanjung Emas mencakup 100 importir jalur prioritas dan 146 non prioritas. Pada tahap ketiga dilakukan pada tanggal 23 Desember 2008 di 5 pelabuhan utama di Indonesia mencakup semua importir. Tahap keempat dilakukan pada 29 Julai 2009 berlaku 5 pelabuhan utama untuk ekspor ditambah ekspor untuk Tanjung Perak.
 
Pada tanggal 29 Januari 2010 tahapan nasional perizinan impor NSW telah diresmikan oleh Presiden SBY.
 
Sementara itu Ketua Tim Pelaksana Teknis National Single Window (NSW) Susiwiyono mengatakan diakuinya beberapa negara ASEAN lainnya masih belum siap melaksanakan NSW. Meski negara seperti Malaysia bersama Indonesia mulai melakukan uji coba sistem NSW pada Juli 2009 lalu.
 
Ia mengatakan pada bulan depan akan ada pertemuan dengan negara-negara ASEAN di Kucing Malaysia terkait pembahasan penerapan dan komitmen ASEAN Single Window.
 
Susiwiyono menambahkan salah satu bentuk kesiapan Indonesia adalah mulai Oktober 2010 ini NSW untuk kegiatan ekspor sudah dilakukan mandatori (kewajiban) di lima pelabuhan utama di Indonesia seperti Tanjung Perak, Tanjung Mas, Tanjung Priok, Belawan, dan Soekarno Hatta.
 
Landasan penerapan ASEAN single Window selama ini mengacu pada kesepakatan para menteri ekonomi negara ASEAN di Kuala Lumpur pada tanggal 5 Desember 2005. Hal ini merupakan dalam rangka memperlancar pelayanan ekspor impor dalam mengatasi permasalahan arus barang.



(hen/dnl)