Kementerian BUMN Susutkan Jumlah Deputi Jadi Lima

Jakarta - Wacana restrukturisasi di dalam tubuh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan segera terlaksana. Dari enam deputi yang ada dibawah Menteri BUMN Mustafa Abubakar, akan menyusut menjadi lima deputi saja.

Demikian disampaikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar dalam keterangannya kepada media di kantornya, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (12/3/2010).

"Hasil pertemuan kemarin, kita akan restrukturisasi organisasi. Rightsizing menjadi lima deputi, dari enam deputi," kata Mustafa.

Menurutnya, deputi yang melekat di tubuh kementerian BUMN akan di re-grouping agar lebih terkategori dengan abik. Nantinya, pembagian deputi akan didasarkan pada kepentingan industrinya. Industri primer dengan skunder akan dipisahkan.

Begitu pula dengan pengelolaan sektor logistik dan infrastruktur. Sisanya, berupa pengelolaan kebijakan sebagai mendukung, sayangnya Mustafa belum mau menyebut mana deputi yang akan dihapuskan, ataupun yang digabungkan.

"Kita langsung akan Rapim besok, untuk bahas hal ini. Untuk mana-mananya belum bisa disebutkan," ujar Mustafa.

Namun yang bisa dipastikan, Deputi Kementerian BUMN Bidang Pertambangan Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi (PISET) yang saat ini dijabat Sahala Lumban Gaol akan dipecah. Menurut Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, sebagian wewenang PISET akan masuk ke industri primer juga skunder.

"PISET akan lari ke primer, ada yang skunder," papar Said

Kementerian BUMN juga akan menambah Pusat Data Informasi (Pusdatin). Tujuannya agar pengelolaan data lebih terpusat, dan dapat dinikmati oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

"Kita akan buat itu (Pusdatin), agar kalau kalian (wartawan) perlu data langsung tersedia tanpa harus bertanya," paparnya.

Wacana ini akan dibawa ke dalam komite restrukturisasi dan akan keluar dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres). "Kita minta ke semua deputi harus sudah selesai rapat kerja dengan masing-masing BUMN-nya. Sehingga tiap korporasi itu punya ancang-ancang," tambah Mustafa.

"Ada rightsizing tugas langsung dalam kabinet dalam Inpres. Konsolidasi harus sudah selesai 2010, dan April nanti sudah RKAP 2011 untuk APBN," imbuhnya.


(wep/ang)