Mendag: Butuh 20 Tahun Selesaikan Masalah Infrastruktur RI

Jakarta - Ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) disebabkan masalah infrastruktur yang tidak mendukung. Indonesia bahkan masih butuh 20 tahun untuk menuntaskan masalah infrastruktur RI

Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dalam Seminar Nasional Peningkatan Daya Saing dan Kesiapan UKM Menghadapi ACFTA di Universitas Atma Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (17/3/2010).

"PR terbesar kita adalah infrastruktur, bahkan butuh waktu 20 tahun mungkin baru selesai," ujar Mari.

Sebagai perwakilan pemerintah, Kementerian Perdagangan tetap akan melakukan segala upaya, agar ACFTA yang telah berjalan sejak 1 Januari 2010 dapat berjalan secara fair. Setidaknya ada tiga hal penting yang menjadi fokus kementerian perdagangan, yaitu penguatan daya saing global, peningkatan pasar domestik, serta pengutan ekspor.

"Peningkatan daya saing global, yang menjadi kunci adalah Infrastruktur. Masih jadi tugas berat. Selain itu juga nasih ada logistik, mewujudkan birokrasi yang efisien, khususnya bagi UKM. Kita juga akan lihat dari pembentukan kawasan ekonomi khusus, birokrasi akan efisien atau tidak," ucapnya.

Kementerian juga berkomitmen akan menyelesaikan kasus penyulundupan, dalam rangka penyelesaian pekerjaan rumah untuk melindungi pasar domestik.

"Kita sama-sama awasi, kualitas dan sikap yang baik. Dia dumping atau tidak. Jika iya, kita tetapkan bea masuk dumping atau seve guard," tambahnya.

Kritikan juga Mari sampaikan kepada lembaga pemerintah yang dianggap belum optimal, dalam pemakaian produk dalam negeri. Mari mempercayai, jika pemerintah banyak yang menggunakan produk domestik, maka proteksi pasar domestik secara tidak langsung dapat terjadi.

"Boleh dicek, tas saya sudah produk lokal. Yang impor saya simpan di lemari. Ini bentuk konsekuensi," tutur Mari.



(wep/qom)