Pemerintah Tak Sanggup Biayai Infrastruktur Sendirian

Jakarta - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN untuk memenuhi pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Karena porsi pendanaan infrastruktur dari APBN hanya sebesar 17%.

"Jangan pembangunan infrastruktur itu terpaku pada APBN," ujarnya saat bincang bersama wartawan di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (19/3/2010).

Untuk pembangunan infrastruktur tersebut, Hatta menyatakan pemerintah sudah sangat siap untuk menggandeng swasta (Public Private Partnership/PPP) melalui pendanaan Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dalam skema PPP itu, pemerintah akan memberikan hak istimewa terhadap inisiator proyek PPP. Hak istimewa tersebut berupa prioritas untuk mengerjakan proyek meskipun harga yang ditawarkan saat lelang lebih tinggi dibanding dengan kompetitor.

"Program ini diharapkan jadi yang diminati investor. Proyek pembangunan infrastruktur bisa lewat loan (pinjaman), kita akan kembangkan skema PPP," jelasnya.

Oleh karena itu, lanjut Hatta, program tersebut diharapkan bisa menjadi penarik investor sehingga pembangunan negara tidak selalu tergantung APBN.

"Yang komersial bisa didorong ke swasta termasuk kereta api di Kalimantan Timur," tukasnya.



(nia/dnl)