BPK Selidiki Penyelewengan Anggaran Pendidikan Rp 1,2 Triliun

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menyelidiki dugaan penyelewengan anggaran Rp 1,2 triliun yang dialokasikan kepada 21 universitas di Indonesia.

Anggota BPK Rizal Djalil mengatakan, anggaran Rp 1,2 triliun ini sebenarnya tidak disetujui oleh Mendiknas untuk dikucurkan. Ketikdaksetujuan ini diungkapkan dalam surat Nomor 184/MPN/KU/2003 pada tanggal 28 November 2008.

"Saat ini kita membentuk tim audit investigasi untuk menelusuri dana tersebut. Dalam audit investigasi tersebut nantinya kita akan cenderung pada konteks kejelasan status, kenapa bisa turun uangnya ke universitas-universitas, itu di tahun anggaran 2009," kata Rizal saat ditemui di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (29/3/2010).

Rizal mengatakan, dalam rangka melaksanakan tata kelola keuanga negara yang baik, BPK ingin agar hal-hal seperti ini tidak akan terjadi lagi.

Di tempat yang sama, Wakil Mendiknas Fasli Jalal tidak mau disalahkan dalam pengucuran anggaran Rp 1,2 triliun tersebut. Menurutnya, perencanaan anggaran bisa dilakukan dalam 2 lapisan, bisa melalui Kementerian Keuangan atau bisa langsung lewat Kementerian Pendidikan Nasional.

"Jadi ada anggaran langsung ke Kemendiknas dan ada yang langsung dari Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Rp 1,2 triliun, Kemendiknas sudah melakukan prosedur dan proses secara benar," katanya.

(dnl/qom)