Pemerintah Siap Habiskan Rp 1.123 Triliun

Jakarta - Anggaran belanja pemerintah akan dinaikkan dari Rp 1.047 triliun menjadi Rp 1.123 triliun pada tahun ini. Badan Anggaran DPR RI menyetujui kenaikan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010 menjadi Rp 1.123 triliun.

Demikian disampaikan oleh Ketua Banggar DPR RI, Harry Azhar Aziz saat dihubungi di Jakarta, Jumat kemarin (1/5/2010).

Sedangkan, penerimaan negara yang semula dalam APBN 2010 ditetapkan Rp 949,6 triliun, akhirnya disepakati menjadi Rp 992,4 triliun.

Berdasarkan Rapat Banggar, penerimaan dalam negeri sebesar Rp 990,5 triliun dan sebanyak Rp 743,3 triliun berasal dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari, penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp 720,8 triliun, internasional Rp 22,6 triliun, cukai Rp 59,3 triliun, bea masuk 17,1 triliun, dan bea keluar Rp 5,5 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 247,2 triliun. Penerimaan dari hibah mencapai Rp 1,8 triliun, sehingga total penerimaan negara mencapai Rp 992,4 triliun.

Harry menambahkan, defisit anggaran tetap dipertahankan pada angka 2,1% dari PDB atau sebesar Rp 129,8 triliun, dengan totalPDB sebesar Rp 6.380 triliun.

Harry menyatakan anggaran subsidi pada APBN-P 2010 juga akan meningkat dari Rp 157,8 triliun menjadi Rp 201,8 triliun, yang disebabkan oleh kemungkinan naiknya harga minyak. "Kenaikan anggaran subsidi, karena harga minyak juga naik," ujarnya.

Kemudian subsidi BBM disetujui naik menjadi Rp 89,3 triliun, dari Rp 68,7 triliun di APBN 2010. Untuk subsidi listrik juga naik dari Rp 37,8 triliun menjadi Rp55,1 triliun.

"Pertamina sebelumnya meminta margin cost lebih besar namun ditolak DPR," ujarnya.

Hasil akhir kesepakatan anggaran ini kata Harry hanya tinggal pembahasan dengan Pemerintah.

"Tinggal di bahas di raker antara Menkeu dan Menko (Perekonomian) hari Sabtu ini. Undangan sudah kita sampaikan kepada keduanya. Kita harus Raker hari Sabtu, karena mengejar tanggal 3 Mei. Kalau sampai tanggal 3 Mei, APBN-P belum sah menjadi UU maka RAPBN-nya gagal. Jadi kita targetkan semuanya harus selesai hari Senin saat rapat
paripurna," tegasnya.



(nia/dnl)