Belanja Rendah, APBN Surplus Rp 50.9 Triliun

Jakarta - Sampai dengan hari ini, APBN-P 2010 masih mencatatkan surplus yang cukup besar yaitu Rp 50,9 triliun, karena masih rendahnya penyerapan anggaran pemerintah sampai dengan hari ini.

Demikian disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam jumpa pers di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (14/5/2010).

"Situasi hari ini APBN masih surplus Rp 50,9 triliun dan pembiayaan kita sudah dilakukan eksekusi Rp 40 triliun. Jadi kondisi APBN adalah dalam posisi kelebihan pembayaran atau holding cash sekitar Rp 91 triliun," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani menuturkan, penyerapan belanja pemerintah sampai dengan awal Mei ini baru mencapai Rp 68,5 triliun atau 18,7% dari APBN-P 2010. Lebih rendah dari realisasi penyerapan pada periode yang sama tahun lalu yang sebelumnya yang mencapai Rp 64,6 triliun atau 20,5%.

Sementara penerimaan negara sudah mencapai Rp 292,9 triliun atau 29,5% dari APBN-P 2010. "Ini lebih tinggi kalau dibandingkan dengan tahun lalu yang sebesar 27,7%, berarti pendapatan negara tetap atau lebih tinggi dari sisi persentase," ujarnya.

Penerimaan pajak sampai dengan 7 Mei 2010, dikatakan Sri Mulyani, mencapai Rp 201,6 triliun atau 30,5% dari target dalam APBN-P 2010. Penerimaan PPh Non Migas mencapai Rp 183,3 triliun atau 30,2% dari target APBN-P 2010. Sedangkan PPh Migas mencapai Rp 18,3 triliun atau 33% dari target dalam APBN-P 2010.

"Penerimaan pajak ini harus digenjot pada bulan Mei, Juni, dan Juli supaya sampai akhir tahun nanti penerimaan pajak bisa dipenui targetnya," tegas Sri Mulyani.

Kemudian untuk penerimaan Bea dan Cukai sampai dengan hari ini dikatakan Sri Mulyani mencapai 36,2% dari target APBN-P 2010 atau Rp 6,9 triliun.

"Menunjukkan untuk Bea Cukai ada suatu penerimaan yang cukup kuat. Kita memang melihat beberapa komponen yang memang menyumbangkan," jelasnya.


(dnl/qom)